Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Pasal 14 Ayat 3 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2017 (Studi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur)

Try Wahyu Widanarti, Lutfi Efendi,S.H.,M.Hum., Herlin Wijayati,S.H.,M.H Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: widhatrywahyu@gmail.com  ABSTRAK Try Wahyu Widanarti, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Pasal 14 Ayat 3 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2017 (studi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur) Lutfi Effendy,S.H.,M.Hum., Herlin Wijayati,S.H.,M.H. Permasalahan yang timbul sehubungan dengan penggunaan tenaga kerja asing adalah pelanggaran izin tinggal, dan ijin kerja. Dimana pengguna tenaga kerja asing sering menyembunyikan tenaga kerja asing illegal. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah, Bagaimana pelaksanaan pengawasan Tenaga Kerja Asing berdasarkan pasal 14 Ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2017 oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur? serta Faktor apakah yang menghambat dalam pelaksanaan pengawasan Tenaga Kerja Asing Provinsi Jawa Timur berdasarkan pasal 14 Ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2017 dan beserta solusinya? Untuk menjawab permasalahan diatas, Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pengawas tenga kerja asing di Diskertrans Jatim dengan jumlah TKA yang ada di Provisni JATIM tidak seimbang. Dengan demikian kurangnya personil pengawas dapat dikatakan sebagai faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan TKA oleh Diskerrans Provisni Jawa Timur. solusi yang diberikan oleh Diskertran saat ini adalah dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi terkait dengan pengawasan tenaga kerja yang diatur dalam undang-undang dan peraturan gubernut no 19 tahun 2017 dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi langsung oeh Diskertrans Jatim pada masing-masing perusahaan kabupaten atau kota, dan TKA terkait dengan aturan tentang pengawasan TKA dan sanksi jika melanggar aturan yang berlaku.Kata Kunci: Pelaksanaan Pengawasan, Tenaga Kerja Asing ABSTRACT The issue discussed in this research is related to the issue regarding stay permit and working permit, in which it is common for employers not to be transparent about employing foreign workers. This issue leads to the following research problem: how are foreign workers watched according to Article 14 Paragraph (3) of Governor Regulation of East Java Number 19 of 2017 by Department of Labour and Transmigration of the Province of East Java? What factors impede the execution of the supervision of foreign workers of the Regency of Mojokerto according to Article 14 Paragraph (3) of Governor Regulation of East Java Number 19 of 2017 and what is the solution provided? The methods used in this research involved empirical juridical methods with the socio-juridical approach. The research result indicates that the number of those responsible for the supervision and the number of foreign workers is imbalanced. The lack of those in charge of supervision is one of the impeding factors existing in the department of the Province of East Java. The solution once provided is by holding a socialization concerning supervisory measure for workers as regulated in Act and Governor Regulation Number 19 of 2017. The socialization can be directly executed by agencies in regencies or cities. Sanctions may be imposed on any infringement of existing regulations. Keywords: execution of supervision, foreign workers.Â