ANALISIS YURIDIS ALAT PENDETEKSI ELEKTRONIK SEBAGAI SANKSI TINDAKAN YANG DIBERIKAN KEPADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Irlyna Datu Leksono, Dr. Ismail Navianto, S.H.,M.H, Mufatikhatul Farikhah, S.H.,M.H Jurusan Ilmu Hukum, F. Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia Email: irlynad@gmail.com  ABSTRAK Judul ini diambil terkait dengan pengaturan alat pendeteksi elektronik sebagai sanksi tindakan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Ada beberapa masalah penelitian yang disajikan:1.Bagaimanakah pengaturan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak? 2.Bagaimanakah pengaturan pemasangan alat pendeteksi elektronik yang tepat untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak dimasa yang akan datang? Penulis menggunakan metode yuridis normatif bersama dengan pendekatan undang-undang, sedangkan bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, diikuti oleh teknik penelusuran bahan hukum yaitu studi kepustakaan, serta menggunakan teknik analisis bahan hukum berupa interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Berdasarkan hasil penelitian, kekerasan seksual terhadap anak menjadi keadaan yang darurat saat ini maka perlu adanya pengaturan alat pendeteksi elektronik di Indonesia dalam undang-undang serta tindakan tersebut belum sempurna seyogyanya perlu adanya kebijakan yang tegas pada peraturan pemberian tindakan kebiri serta pemasangan alat pendeteksi elektronik yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kata kunci: Tindakan, Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang No.17 Tahun 2016, Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak. ABSTRACT The title of this thesis is related the to regulation of electronic detector as sanction given to culprit of sexual violence done to children in Indonesia. Several research problems are presented: 1. How is electronic detector embedded to the culprit of sexual violence to children regulated in Act Number 17 of 2016 on Child Protection? 2. How should electronic detector be properly installed to the culprit of sexual violence done to children in the future? This research employed normative juridical research method with statue approach. The legal materials obtained involved primary,secondary, and tertiary data, followed by an analysis of the data through literature review analysed by means of grammatical and systematic interpretation. The research result indicates that sexual violence to children is seen as an emergency that requires immediate regulation of electronic detector in Indonesia as intended in the Act. This approach has not perfectly been implemente; therefore, more assertive policy regarding the regulation that involves emasculation is required in addition to attaching electronic detector to the culprit of the sexual violence. Keywords: act, sexual violence to children, Article 81 Paragraph (7) of Act Number 17 of 2016, Sexual violence, Child protectionÂ