EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK BARANG MEWAH TERHADAP RUMAH MEWAH (Studi di Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah III Kota Malang)

Tamara Soniya Putri, Dr. Tunggul Anshari S.N.,S.H.,M.Hum., Lutfi Effendi,S.H.,M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email : tamarasoniyaputri@gmail.com  ABSTRAK Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihanya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis efektifitas penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah dalam wilayah Kantor DJP Kanwil III Kota Malang, menganalisis dan menemukan hambatan yang dihadapi Kantor Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah III Kota Malang dalam melaksanakan penagihan pajak barang mewah terhadap rumah mewah serta untuk mengetahui dan menganalisis solusi yang dilakukan terhadap hambatan yang dihadapi Kantor Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah III Kota Malang dalam melaksanakan penagihan pajak penjualan barang mewah terhadap rumah mewah. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas pajak penjualan barang mewah terhadap rumah mewah di DJP Kantor Wilayah III Kota Malang dengan surat teguran dan surat paksa mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2017 baik dari segi jumlah lembar surat paksa maupun nilai tunggakan pajak yang tertera dalam surat teguran surat paksa. Begitu pula dengan pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yang juga mengalami peningkatan baik dari segi jumlah lembar pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa maupun nilai pencairan tunggakan pajaknya dalam surat paksa. Kata Kunci: Efektivitas, Pajak, Rumah Mewah ABSTRACT Tax is one of the revenue sources for the state as to financially support the development of the state. The tax is paid by the citizens of Indonesia and the billing is forcible. This research is aimed to understand and analyse the effectiveness of tax billing imposed on luxury goods, specifically luxury home within the area of DJP office of Regional Office III of Malang, analyse and find out the impeding factors encountered by the Directorate General of Regional Office III of Malang in implementing the tax billing imposed on a luxury home and to find out and analyse the solution to the impeding factors of the implementation sales tax billing on a luxury home. This research employed empirical juridical research method with descriptive and qualitative approaches. The data was obtained from observation and interview. The research result indicates that the effectiveness of sales tax imposed on luxury homes in DJP of Regional Office III of Malang through written reprimand or distress warrant has seen an increase from 2016 to 2017 in terms of either the number of letters sent or the unpaid amount of tax written in the warrant. Similarly, this increase is also apparent in unpaid tax disbursement by means of reprimand letter and distress warrant, in which this increase also applies to the value of disbursement of unpaid tax written in the distress warrant. Keywords: effectiveness, tax, luxury hom