PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN PERUSAHAAN FINANCE YANG MENGGUNAKAN FASILITAS CHANNELING (Analisis Kasus PT Dharmatama Megah Finance)

Lovisa Claudya, Amelia Sri Kusumadewi, S.H., MKn, Shanti Rizkawati, S.H., MKn Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : lovisaclaudya@gmail.com  ABSTRAK Semakin pesatnya perkembangan yang dialami oleh masyarakat maka semakin besar kemungkinan untuk timbulnya suatu permasalahan hukum. Seperti halnya yang terjadi pada PT Dharmatama Megah Finance yang telah melakukan kerjasama dengan Pihak Bank X dengan menggunakan fasilitas channeling yang salah satu syaratnya adalah untuk mendapatkan fasilitas tersebut maka PT Dharmatama Megah Finance harus menyerahkan BPKB milik konsumen kepada pihak Bank X sebagai jaminan. Fakta yang terjadi, PT Dharmatama Megah Finance tidak memenuhi kewajibannya sehingga BPKB yang menjadi jaminan tersebut tidak dapat diambil oleh konsumen yang telah melakukan pelunasan. Permasalahan tersebut semakin kompleks ketika di dalam POJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan tidak ada pasal yang mengatur tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen ketika terjadi permasalahan hukum tersebut terjadi. Penelitian ini dilakukan dengan metode Yuridis-Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Analitis (Analytical Approach). Dalam Penulisan ini dapat disimpulkan bahwa POJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan belum mengatur secara detail tentang channeling tersebut sehingga apabila terjadi suatu permasalahan hukum, maka tidak ada pasal yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Kata Kunci: perlindungan hukum, perusahaan pembiayaan, perjanjian channeling ABSTRACT Development that takes place among societies sometimes triggers legal issues to happen amidst them, as it happens in the case of PT. Dharmatama Megah Finance in agreement with Bank X through channeling facilities, one of whose requirements is to submit the Proof of Vehicle Ownership (BPKB) owned by a customer of PT. Dharmatama Megah Finance to the Bank as a security. This started an issue in which the real owner of the BPKB is rejected over claiming the BPKB given to the Bank although the owner has made full payment to PT. Dharmatama Megah Finance. This problem was worsening when there was no law or provision that stated legal protection is to be provided for customers in the Regulation of Financial Services Authority (POJK) Number 29/POJK.05/2014 on Execution of Multi-Finance-related Business. This research employed normative juridical methods along with statute and analytical approaches. The research result indicates that POJK Number 29/PJK.05/2014 on Execution of Multi-finance-related Business has not clearly regulated channeling. This is risky since legal protection is not likely to be provided for customers when such a legal issue takes place. Keywords: legal protection, multi-finance company, channeling agreementÂ