IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (1) HURUF A, B, DAN C PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi di Dinas Perdagangan Kabupaten Kotabaru)

M. Indra Setia Hadi,Lutfi Efendi, S.H., M.Hum., Agus Yulianto S.H., M.H Fakultas Hukum Unviersitas Brawijaya Email: isetiahadi@yahoo.com  Abstrak Pada penulisan skripsi ini dilatar belakangi Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pasal 2 ayat (1) huruf a, b dan c yang berisikan mengenai Pendataan Pedagang Kaki Lima, Pendaftaran Usaha, dan Penetepan Lokas Pedagang Kaki Lima. Tetapi hingga saat ini masih banyak pedagang kaki lima yang tidak tertata dan tidak mendaftarkan usahanya serta tidak adanya lokasi khusus untuk para pedagang kaki lima. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis mengangkat rumusan masalah yaitu, Bagaimana implementasi Pasal 2 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Apa kendala yang dihadapi Dinas Perdagangan Kabupaten Kotabaru dalam pelaksanaan implementasi Pasal 2 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dan Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Kotabaru dalam pelaksanaan implementasi pasal 2 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Dinas Perdagangan Kotabaru dalam melakukan implementasi pasal 2 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Salah satu faktornya adalah kurangnya fasilitas pendukung. Kata Kunci: Implementasi, Penataan dan Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima Abstract This research refers to the Regional Regulation of the Regency of Kotabaru Number 15 of 2015 on Management and Empowerment of Street Hawkers, Article 2 Paragraph (1) letter a, b, and c regarding the listing of street hawkers, vendor registration, and locating street hawkers. However, to date, the street hawkers spread sporadically and unmanageably. It is worsened by the fact that most of them are left unregistered and no more proper places to relocate them. Due to the issue, the following research problems are presented regarding the implementation of Article 2 paragraph (1) letter a, b and c of Regional Regulation of the Regency of Kotabaru Number 15 of 2015 on Management and Empowerment of Street Hawkers, and the measures taken by Trade Agency to tackle the problem in relation to the implementation of Article 2 Paragraph (1) letter a, b, and c of Regional Regulation of the Regency of Kotabaru Number 15 of 2015 on Management and Empowerment of Street Hawkers. The research result also concludes that the Regional Regulation of the Regency of Kotabaru Number 15 of 2015 on Management and Empowerment of Street Hawkers Article 2 Paragraph (1) letter a, b, and c related to the management of street hawkers has not been maximally implemented as several hawkers are unregistered and they are located in improper places. Keywords: implementation, management and empowerment, street hawkers. Â