UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM OLEH DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KECIL AKIBAT ADANYA PENGUASAAN PASAR OLEH PELAKU USAHA LAINNYA (STUDI PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR DAN SENTRA USAHA SAMBEL PE

Novia Dewi Aprilia, Dr. Hanif Nur Widhiyanti,SH.,MHum., Dr. Reka Dewantara,SH.,MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: noviaaprilia39@gmail.com  ABSTRAK Sambel pecel adalah salah satu makanan khas diBlitar dan produknya dapat dipasarkan dimana saja termasuk dipasar. Kawasan pasar besar terdapat empat toko yang beroplah besar mendominasi suatu jenis barang yaitu sambel pecel yang diperoleh dari usaha mikro kecil. Dari penelusuran dipasar besar terdapat perjanjian tambahan atau peraturan tidak tertulis yang diberlakukan beberapa toko tertentu dipasar yang menetapkan bahwa produksinya hanya dapat dijual pada toko tersebut saja disuatu pasar dan tidak menjual ditoko lain sehingga konsumen hanya dapat membeli produk sambel pecel hanya ditoko tersebut. Kesepakatan yang mau tidak mau harus menyetujui tersebut memberi implikasi, keuntungan dan kerugian. Keuntungannya toko hanya menjual produk sambel pecel miliknya, kerugiannya karena dalam memasarkan produk sambel pecel kurang luas sehingga mengakibatkan kecilnya jumlah keuntungan yang didapat dan bagi pelaku usaha pesaing terhambat untuk menitipkan produknya ditoko tersebut. Perilaku toko yang menetapkan aturan semacam ini menurut hukum persaingan usaha dapat dikategorikan sebagai tindakan penguasaan pasar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kendala kurang luasnya pelaku usaha mikro kecil dalam memasarkan produknya karena para pedagang diduga telah melakukan kegiatan penguasaan pasar. Akan tetapi ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mengatur tentang perlindungan hukum dan telah dikecualikan bagi pelaku usaha kecil sehingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak memiliki wewenang atas semua permasalahan yang dialami pelaku usaha kecil. Kewenangan yang dianggap efektif mengenai kasus diatas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar dengan membentuk Badan Penyelesaian Sengketa (BPS). Kata kunci: upaya perlindungan hukum, pelaku usaha mikro kecil, penguasaan pasar ABSTRACT Chilli sauce is one of the local food products produced in Blitar. The product has been marketed everywhere including traditional markets. Four stores located in the traditional market dominate the circulation of the products obtained from small and micro enterprises. The observation done in the traditional market reveals that unwritten agreement was involved, regarding the fact that the products are only supplied to only certain stores. In other words, the profits gained from selling the products are dominated by only those stores. This agreement then had implication regarding the benefit and loss gained, in which the stores only sell the products they own while the products are marketed in a limited scope, bringing only small profits to the stores. This situation also hinders other suppliers to put their other products in the stores. This behavior is considered as an act aimed to dominate a certain market area, which is regulated in Article 19 of Law Number 5 of 1999 on Prohibition of Monopoly Practices and Unhealthy Business Competition. This Law regulates legal protection for small and micro enterprises so that the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) does not hold any authorities overall problems faced by small enterprises. It is considered essential that the Industry and Trade Office of Blitar establish Dispute Settlement Agency (BPS). Keywords: effort done to provide legal protection, small and micro enterprises, market monopoly Â