BENDA SITAAN BERUPA SAHAM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT DENGAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Militandityo Alfath Arviansyah, Dr. Prija Djatmika, S.H., MS., Eny Harjati, S.H.,M.Hum. Fakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail : Militandityoalfath@gmail.com ABSTRAK Tindak Pidana Korupsi di Indonesia merupakan suatu kejahatan yang tergolong kedalam Tindak Pidana Khusus. Dampak dari Tindak Pidana Korupsi ini sangatlah masif walaupun susah untuk dirasakan secara langsung dampaknya oleh masyarakat. Pada saat ini Tindak Pidana Korupsi bukanlah Tindak Pidana yang langka karena sangat banyak atau marak sekali pejabat negara yang melakukan nya. Uang hasil Tindak Pidana Korupsi sendiri terkadang digunakan oleh terdakwa untuk keperluan nya, salah satu nya adalah untuk membeli saham. Saham merupakan instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam suatu perusahaan atau badan usaha yang diperdagangkan di pasar modal. Saham merupakan bukti bahwa seseorang atau lembaga usaha mempunyai kepemilikan terhadap suatu perusahaan atau suatu usaha. Sifat khusus dari saham sendiri ialah harganya yang fluktuatif yang mudah naik ataupun turun. Di Indonesia, tepatnya di Jakarta pada tahun 2010 Muhammad Nazaruddin terlibat Tindak pidana korupsi wisma atlet sea games dimana semua assetnya disita oleh penyidik yang berwenang baik itu benda bergerak maupun tidak begerak, berwujud maupun tidak berwujud. Salah satu benda yang disita oleh penyidik dan digunakan sebagai barang bukti ialah saham PT. Garuda Indonesia yang dimiliki oleh Nazaruddin. Pada tahun 2011 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST memvonis Muhammad Nazaruddin dengan pidana penjara 4 Tahun 10 Bulan dengan dendan Sebesar Rp. 200.000.000.-, dan tidak menjelaskan secara rinci terkait eksekusi benda sitaan yang dijadikan sebagai barang bukti. Pengaturan terkait benda sitaan yang berupa saham yang tidak diatur secara jelas ini dapat menyebabkan penurunan harga saham (devaluasi) selama saham itu disimpan dan dapat menyebabkan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi yang tidak maksimal.Kata Kunci: Saham, Penyitaan, Tindak Pidana Korupsi ABSTRACT Corruption in Indonesia is categorised into a special crime. The impact caused by the criminal corruption is massive although it is not directly perceived by the society. Corruption is no longer uncommon since more and more state officials have been involved in corruption. The involved parties in the corruption mostly use the money for their own necessity, one of which is used to buy stock. The stock is commonly understood as an instrument where an amount of money is paid by an individual or an organization to be circulated in a capital market. Stock indicates that an individual or an organization owns a company or business, while one of the characteristics of a stock is that its price always fluctuates. Back in 2010 in Jakarta, Indonesia, Muhammad Nazaruddin was involved in criminal corruption regarding the development of the dorms for athletes of sea games. All assets of personal property and real property, tangible and intangible items were confiscated by an authority. The stock of PT. Garuda Indonesia owned by Nazaruddin is one of the objects confiscated. In 2011, the panel of judges of District Court in Central Jakarta based on the Decision Number69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST sentenced him 4 year and 10-month imprisonment along with the fine as much as Rp. 200,000,000. The confiscated objects were not further explained in terms of the execution. The lack of regulation regarding the stock confiscated could cause the devaluation of the stock price as long as the stock is deposited, and it also leads to less optimal compensation paid for the state‟s financial loss regarding the criminal corruption.Keywords: stock, confiscation, criminal corruption Â