HAMBATAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN KEPADA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) TERKAIT HAPUSNYA JAMINAN FIDUSIA (Studi di Kantor Notaris Kota Malang)

Ida Ayu Gerhana, Amelia Sri Kusumadewi, S.H. M.Kn., Shanti Riskawati, S.H., M.Kn.Fakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail : idaayugerhana@yahoo.com ABSTRAKTulisan ini bertujuan untuk menganalisis hambatan-hambatan pelaksanaan kewajiban pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM terkait hapusnya jaminan fidusia oleh notaris di Kota Malang. Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dirumuskan terkait dengan pelaksanaan kewajiban pmeberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM terkait hapusnya jaminan fidusia, hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya dan juga upaya dalam penyelesaiaan hambatan-hambatan tersebut. Untuk menganalisis permasalahan tersebut maka digunakan metode yuridis empiris, yuridis sosiologis, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya undang-undang telah mengatur bahwa harus melakukan pencoretan terhadap jaminan fidusia yang telah selesai Pasal 16 PP Nomor 2 Tahun 2015, notaris ada yang melaksanakan tetapi juga ada yang tidak melaksanakan pencoretan tergantung permintaan dari para pihak, kreditor sudah mengetahui bahwa harus dilakukan pencoretan, namun debitor tidak mengetahui bahwa pencoretan wajib dilaksanakan. Hambatan-hambatan yang dialami dari segi undang-undang adalah tidak tercapainya asas publisitas dan tidak adanya sanksi, notaris merasakan server down, kreditur merasakan ongkos untuk biaya jasa notaris dan masyarakat yang tidak tau. Upaya-upaya penyelesaian adalah dengan cara mengoptimalkan asas publisitas serta menekankan sanksi, notaris memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM, kreditor menambahkan klausul pembiayaan dan masyarakat diberi pengetahuan hukum saat dilakukan realisasi.Kata kunci: Jaminan Fidusia Notaris, Pelaksanaan Kewajiban Kepada MenteriHukum dan HAM Terkait Hapusnya Jaminan Fidusia ABSTRACT This article is aimed to analyze hampering factors of the implementation of the responsibility to inform the Minister of Law and Human Rights over the abrogation of fiduciary guarantee by a notary public in Malang. This research, therefore, is focused on issues regarding the implementation of the responsibility to inform the Minister of Law and human Research over the abrogation of fiduciary guarantee, hampering factors of the implementation, and efforts done to overcome the hampering factors. Empirical juridical and socio-juridical methods were employed in this research to overcome the factors connected to the existing problems. The research result revealed that Article 16 of Government Regulation Number 2 of 2015 suggests that deletion of complete fiduciary guarantee needs to be performed. However, several notary publics have performed the deletion depending on the request of the parties involved. In this case, the creditor is aware of the fact that the deletion is to be performed, but not the debtor. In terms of theLaw, the hampering factors involve the failure of implementing the principles of publicity and the absence of sanction, server glitch, a high cost that has to be paid to the notary public which is out of the awareness of the public. Some solutions are suggested such as optimizing the principles of publicity, implementing sanction, informing the Minister ofLaw and Human Rights, and adding clause over funding by the creditor. Moreover, the public needs to be informed of legal knowledge during the realization.Keywords: Fiduciary guarantee by Notary Public, Implementing obligation to inform the Ministry of Law and Human Rights over fiduciary guaranteeÂ