Prillasari Naryani,Prof.Masruchin Ruba’I,SH.,MS, Dr.Bambang Sugiri,SH.,MS Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Prillasarinaryani@yahoo.co.id  Abstrak Kebijakan formulasi tindak pidana Obstrcution of Juctice dalam tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara yuridis, Pasal 21 ini masih mempunyai kelemahan yaitu tidak diatur secara terperinci apa-apa saja bentuk merintangi penyidikan tindak korupsi, tidak sesuai asas lex certa dan lex stricta sehingga membuat mulltitafsir dalam vonis hakim serta tidak mengatur bentuk merintangi pada proses penyelidikan d...
Add to ORKG