AKIBAT HUKUM PUTUSAN MA NOMOR 517K/PDT.SUS-HKI/2015 TERHADAP KEWAJIBAN PENDAFTARAN PERJANJIAN LISENSI

Geraldi Yohanes Parlindungan, Afifah Kusumadara, M. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: geraldinainggolan@yahoo.com ABSTRAK Artikel ini menganalisis mengenai dampak hukum dengan adanya pertimbangan hakim yang mengabaikan pasal 83 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam putusan MA Nomor 517K/Pdt.sus-HKI/2015, dimana dalam putusan tersebut hakim menganggap bahwa perjanjian lisensi yang tidak didaftarkan dengan alasan tidak adanya peraturan teknis pada saat itu, diperbolehkan dengan menganggap pihak pengugat dalam putusan tersebut sudah memiliki itikat baik. Padahal dalam pasal 83 tersebut mengharuskan kewajiban mendaftarkan perjanjian lisensi tersebut. Melalui penggunaan metode penelitian yuridis normatif. Sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa dengan adanya putusan tersebut menyebabkan dalam hal seseorang untuk dapat menggugat pihak ketiga tidak harus menunggu keputusan pihak Dirtjen Hak Cipta menerima atau tidak permohonan pendaftaran perjanjian lisensi tersebut atau bahkan mendaftarkan perjanjian lisensi tersebut. Kata Kunci: Akibat Hukum, Perjanjian lisensi, Kewajiban Pendaftaran ABSTRACT This article analyses legal impact related to cosinderation made by a judge who overlooks Article 83 of Law Number 28 Year 2014 on Copyright in the Supreme Court Decision Number 517K/Pdt.sus-HKI/2015 which implies that license contract not registered due to the absence of technical regulation is considered valid since the plaintiff holds good intention. This is in contrast to the provision of Article 83 which requires the license to be registered. This research employed normative-juridical method and it was obtained based on the result that a plaintiff coul file a lawsuit without having to look forwaed to the decision by Directorate General Of Copyright to accept or reject the proposal of license contract registration or even to register the license contract Keywords: legal impact, license contract, compulsory regristratio