Eksistensi Prinsip Cabotage Dalam Kebijakan Penerbangan Nasional Di Era ASEAN Open Sky Policy 2015

Tabita Andreina Fabry, Adi Kusumaningrum, Dony Aditya PrasetyoFakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail: tabitaandreina@gmail.com ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi adanya dugaan praktek cabotage terselubungpada industri penerbangan nasional di era liberalisasi ASEAN Open Sky 2015.Praktek cabotage terselubung dikarenakan adanya celah hukum yang terdapatpada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan UndangUndangNomor25Tahun2007tentangPenanamanModalialahmengenaikonsepsinglemajorityatauketentuankepemilikansahamsehinggamenimbulkanprakteknomineepada perusahaan penerbangan swasta yang memliki permodalan asingyang beroperasi di dalam negeri akibat dari pelonggaran syarat kepemilikansaham di era liberalisasi ASEAN Open Sky 2015. Hal ini dapat menimbulkanpotensi dampak negatif yang kaitannya dapat mengganggu eksistensi penerapanprinsip cabotage di penerbangan nasional. Dalam penelitian ini menggunakanpenelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan(statuta approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknikpengambilan bahan hukum yaitu studi kepustakaan dan didukung denganwawancara. Adapun data sekunder akan dianalisis dengan teknis analisisdeskriptif kualitatif dan bahan hukum tersier dianalisis dengan teknis analisis isi.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam tataran implementasinya prinsipcabotage dinilai belum dilaksanakan secara maksimal, hal ini disebabkan masihadanya praktek cabotage terselubung yang diakibatkan adanya celah hukum dariUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Undang-UndangNomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal mengenai konsep singlemajority. Upaya untuk mengatasi potensi dampak negatif tersebut adalah dengan1). Menerapkan efektif manajemen melalui 2/3 Board of Directors suatuperusahaan penerbangan swasta yang memiliki permodalan asing yang beroperasidalam negeri merupakan Warga Negara Indonesia. 2). Melakukan pengawasan,evaluasi, dan pembinaan dengan bekerjasama dengan lembaga independen.Kata Kunci: Cabotage Terselubung, Celah Hukum, Eksistensi Prinsip Cabotage,Penerbangan Nasional, ASEAN Open Sky 2015. ABSTRACTThis research is based on the alleged cabotage practice in the nationalaviation industry in the era of ASEAN Open Sky 2015 liberalization.The practiceof covert cabotage is done due to the legal gap contained in Law Number 1 Year2009 about Aviation and Law Number 25 Year 2007 about Capital Investment isabout the concept of single majority share ownership provisions that causenominee practices on private airlines that have foreign capital operating within thecountry as a result of loosening shareholding requirements in the 2015 ASEANOpen Sky liberalization era. This may lead to potential negative impacts that mayinterfere with the existence of cabotage principles in national aviation. This studyuse normative legal research with statutory approach and conceptual approach.The technique used to take law materials is literature study and supported byinterview. The secondary data will be analyzed with technical qualitativedescriptive analysis and tertiary law material will be analyzed with technicalcontent analysis. The result of the research concludes that in the implementationlevel, the cabotage principle is not implemented maximally, it is due to theexistence of covert cabotage practices that resulted from the legal gap of LawNumber 1 Year 2009 about Aviation and Law Number 25 Year 2007 aboutInvestment concerning the concept of single majority. Efforts to overcome thosepotential negative impacts are 1). Implementing effective management through2/3 Board of Directors of a private air carrier having domestic capital operatingwithin the country is an Indonesian citizen. 2). Conduct supervision, evaluationand coaching by working with independent institutions.Keywords: Covert Cabotage, Legal Gap, Existence of Cabotage Principle,National Aviation, ASEAN Open Sky 2015