IMPLEMENTASI PASAL 12 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN MAKAM PERIHAL LARANGAN PEMESANAN LAHAN MAKAM KOSONG (Studi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang)

Nanang Dwi Bagus Suwandi, Dr. Istislam., S.H., M.Hum., Dr.Shinta Hadiyantina, S.H., M.H  ABSTRAK Pada Penelitian ini, Penulis menganalisis permasalahan tentang mengenai Implementasi Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Makam Perihal Larangan Pemesanan Lahan Makam Kosong. Menjelaskan bahwa Pemesanan lahan makam kosong merupakan suatu tindakan yang salah dan tidak patut dilakukan karena hal ini terkait dengan hak setiap manusia yang telah meninggal dunia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yakni penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi di dalam masyarakat, yang mencoba untuk menekankan pada kualitas dan kepastian data yang diperoleh untuk merumuskan atau menyelesaikan masalah yang dibahas dalam laporan penelitian ini, sehingga dapat ditemukan suatu solusi yang tepat untuk mengkonsep kebijakan secara lebih efektif dan efisien.dengan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, dengan meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul data terdiri dari studi wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan Pembahasan, ditemukan beberapa Kasus pemesanan lahan makam kososng yang terjadi di kota Malang, yang terdapat di 3 Tempat pemekaman umum kota Malang yaitu, Tempat Pemakaman Umum Kuto bedah, Samaan, dan juga Tempat pemakaman umum Nasrani Kota Malang. Dengan adanya Kasus yang telah disebutkan diatas Pemerintah Kota Malang telah mengakui bahwa memang selama ini mendapatkan kesulitan dalam penegakan sesuai yang telah di atur di dalam Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Makam. Kata Kunci : Pengelolaan Makam, Pemesanan lahan Makam Kosong, Penegakan Peraturan Daerah. ABSTRACT In this study, the authors analyze the problem of the Implementation of Article 12 Paragraph (1) of Local Regulation of Malang City Number 3 of 2006 on the Management of Public Cemeteries in regards to the prohibition of reservation of empty cemetery land. The regulation explains that reserving an empty cemetery land is a wrongful act and an inappropriate conduct due to human rights reason of the dead. This research is an empirical legal research, a study that discusses how the law operates within the society, which tries to emphasize the quality and certainty of the data obtained in order to formulate or resolve the issues discussed in this research report, thus an appropriate solution can be found in regards to conceptualize a more effective and efficient policy. With legal research using secondary data as the initial data, which is then continued with primary data or field data, by examining the effectiveness of legal materials. This research also tries to find a correlation between various symptoms or variables as data collection tools gained from interviews and document studies. Based on the discussion, the authors found some cases of empty cemetery land reservations occurred in the City of Malang, which can be traced in three places of public cemeteries, which are in Kuto Bedah Cemetery, in Samaan Cemetery, and in the Public Cemetery of Christians. Regarding to the mentioned cases, the local government of Malang City has acknowledged that it is difficult to enforce the local regulation regarding to this, in particular the Article 12 Paragraph (1) of Local Regulation of Malang City Number 3 of 2006 on the Management of Public Cemeteries. Keywords: management of public cemeteries, reservation of empty cemetery land, enforcement of local regulation