IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN STATUS KOTA BATAM MENJADI KAWASAN EKONOMI KHUSUS TERHADAP KEPASTIAN HUKUM BERINVESTASI

Selvy Anita Arisandy, Budi Santoso, Reka Dewantara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email: selvyanitaarisandy@gmail.com  ABSTRAK Latar belakang dari penelitian ini yaitu Kota Batam merupakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Pedagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 dalam praktiknya KPBPB Batam menyebabkan timbulnya masalah yang membawa dampak terhadap iklim investasi di Kota Batam yaitu dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengusahaan Batam. Tahun 2016, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 yang menetapkan perubahan status Kota Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Perubahan Batam menjadi KEK menimbulkan pertanyaan apakah implikasi yuridis dari perubahan status Kota Batam menjadi KEK terhadap kepastian hukum berinvestasi. Tujuan dari penelitian ini adalah  menganalisis implikasi yuridis dari perubahan status Batam menjadi KEK terhadap kepastian hukum berinvestasi. Penelitian ini menggunakan metode peneltian yuridis normatif. Penelitian menggunakan interpretasi sistematis. Hasil dari penelitian ini adalah penetapan Batam sebagi KEK melalui Kepres membuat kepastian hukum berinvestasi di Kota Batam menjadi tidak terjamin bagi investor. Pasal 7 ayat (4) UU KEK mengatur bahwa penetapan KEK ditetapkan melalui PP Alasan kedua adalah penetapan status KPBPB Batam sebelumnya ditetapkan melalui PP. Kedudukan Kepres menurut hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kedudukannya lebih rendah dibandingkan dengan PP. Kata Kunci: Kawasan Ekonomi Khusus, Kepastian Hukum, Investasi ABSTRACT Batam is a Free Trade Zone and Free Port (FTZFP) under the Government Regulation Number 46 Year 2007 about Free Trade Area and Free Port that has been amended into Government Regulation Number 5 Year 2011. In realit,y the FTZFP Batam cause problem which affect the investment climate in Batam in the form of dualism in authorithy between Batam Local Goverment and Business Board of Batam. In 2016, President issued Presidential Decree number 8 year 2016 which stipulated the status of Batam to become Special Economic Zone (SEZ). It somehow raises question concerning the juridical implication due to the change of status from Batam City to become SEZ especially inm legal certaintly for investment. This study aimed atanalyzing the juridical implication on the change of status of Batam to become SEZ toward the legal certaintyfor investment. This study employed normative juridical method with systematic interpretation. The result of the study show that the changeof status of Batam into SEZ through the Presidential Decreedoes not guaratee legal certainty for investors in doing investment. Article 7 paragraph (4) of Law on SEZ states that SEZ appointment is stipulated through Presidential Decree and the status of FTZFP of Batam was peviously stipulated throgh Presidential Decree. The position of Presidential Decree in hierarchy based on the legislation that is regulated under article 7 paragrapg (1) of Law number 12 year 2011 about the Formulation of Legislation that is of lower position compared to that of Presidential Decree. Keywords: Special Economic Zone, Legal Certainty, InvestmentÂ