PENEGAKAN HUKUM PASAL 5 AYAT (5) PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN (Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin)

Ananda Gabriel Sitanggang, Lutfi Effendi, Shinta Hadiyantina Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: ananda.gabriel1994@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini menganalisis penegakan hukum Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Di dalam Pasal tersebut mengatur tentang jarak antar toko modern yakni minimal 500 meter. Namun pada kenyataan di lapangan banyak ditemukan toko modern yang melanggar ketentuan jarak yang diatur pada pada pasal tersebut. Melalui penggunaan metode penelitian yuridis empiris diperoleh kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap ketentuan mengenai jarak antara toko modern yang ada pada pasal tersebut telah dilakukan dengan cara Walikota Banjarmasin memberlakukan moratorium penerbitan izin toko modern (IUTM). Moratorium IUTM tersebut tertuang dalam Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 188.45/161/KUM/2016. Moratorium tersebut diberlakukan hingga seluruh toko modern dan toko lokal yang ada di Kota Banjarmasin memenuhi syarat dan prosedur dalam hal perizinan. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Toko Modern, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kota Banjarmasin.  ABSTRACT This study analyzed the law enforcement of article 5 paragraph (5) of Banjarmasin Regional Regulation number 20 year 2012 about the Arrangement and Management of Treditional Market, Shopping Center, and Modern Stores. That article regulates that the distance between modern store should be 500 meters at minimum. However in reality many modern stores violate the provision of the distance regulated under that article. The results of this empirical juridical study show that article is done by the Mayor of Banjarmasin by implementing morratorium of the issuance of Modern Store’s Permit Issuance (MSPI). The moratorium of MSPI is contained in Mayor of Banjarmasin Decree number 188.45/161/KUM/29016. The moratorium is implemented until all modern stores and local stores in Banjamrasin fulfill the requirements and procedures for the permit. Keywords: law enforcement, modern store, the department of industry and commerce, Banjarmasin