PERKAWINAN SEDARAH YANG DILAKUKAN OLEH SUKU POLAHI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Adi Wahyu Anugrah, Abdul Rachmad Budiono, Fitri Hidayat. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Email: adiwahyuanugrah@gmail.com ABSTRAK Perkawinan merupakan peristiwa hukum di mana dalam pelaksanaannya harus berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing mempelai pria dan wanita. Agama yang dimaksud adalah agama yang diakui oleh negara diantaranya ada Agama Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Dan juga harus dicatat oleh Pegawai Pencatat bagi mempelai yang beragama Islam dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi mempelai yang beragama Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu dicatat di Kantor Catatan Sipil. Pelaksanaan perkawinan yang memenuhi kedua unsur tersebut (dilakukan berdasarkan agama dan dicatatkan) akan dianggap sah perkawinannya, sementara perkawinan yang tidak memenuhi kedua unsur tersebut perkawinannya dianggap tidak sah. Suku Polahi yang berada di hutan Gorontalo melakukan perkawinan tidak berdasarkan kedua unsur tersebut, dimana perkawinannya tidak dilakukan berdasarkan agama yang diakui oleh negara dan juga tidak dicatatkan. Selain itu pelaksanaan perkawinan Suku Polahi kerap dilakukan antara mempelai yang memilik hubungan sedarah. Hal tersebut merupakan suatu masalah karena perkawinannya dianggap tidak sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kata kunci: perkawinan, perkawinan sedarah, suku polahi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. ABSTRACT Marriage is a a phenomenon of law in which its implementation must be based on the religions and belief of the bride and the groom. The religions refer to those recognized by the state which are Islam, Catholic, Protestant, Hindu, Budha, and Konghucu. It must also be registered by the registrar in Religious Office for Moslems and in a Civil Registration Office for the followers of Catholic, Protestant, Hindu, Budha, and Konghucu. The marriage which meets those two criterias (based on the religion and is registered) will be considered legitimate or valid while the marriage which does not meet the criterias is considered invalid. The validity of a marriage is regulated in article 2 paragraph 1 and paragraph 2 of Law number 1 year 1974 about Marriage. Based on the General Explanation number 4 letter b of Law number 1 year 1974 about marriage, the validity of marriage is determined by the two factors which are based on religion and are registered and those requirement must be met without exception. Polahi tribe people residing in the forest of Gorontalo conduct marriage which is not based on those two elements because the marriage is not based on any religion recognized by the state and is also not registered. Besides, the marriage is often done between two blood related couple (incest). This becomes a problem because the marriage is then considered invalid based on the Law number 1 year 1974 about Marriage. Keywords: marriage, incest, polahi tribe, Law number 1 year 1974 about marriag