PELAKSAAN PASAL 8 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG IJIN TRAYEK TERHADAP IJIN TRAYEK TAKSI ONLINE (GRAB) YANG MENGGUNAKAN PLAT HITAM (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Malang)

Dwi Bintang Abadi, Dr. Iwan Permadi, SH.MH, Arief Zainudin, SH.M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan MT.Haryono No 169, Malang 65145, Indonesia Email : dwi.bintangbadi@yahoo.com ABSTRAK Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi Pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Ijin Trayek terhadap tindak perijinan taksi online yang sedang berkembang di Kota Malang, penelitian yuridis empiris ini mengambil lokasi penelitian di Dinas Perhubungan Kota Malang. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan perijinan taksi online masuk ke dalam ijin retribusi tidak dalam trayek, dan hambatan pelaksanaan ijin trayek taksi online terdapat di pemilik grab ilegal yang tetap beroperasi di daerah Kota Malang tanpa memiliki retribusi ijin trayek yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jаdi semuа penyelenggаrа аngkutаn umum dаlаm bentuk аpаpun wаjib berbаdаn hukum sebаgаi аcuаn bаgi setiаp penyelenggаrа аngkutаn umum dаlаm trаyek mаupun tidаk dаlаm trаyek sehinggа setiаp pelаku usаhа tidаk bisа menentukаn tаrif sendiri di luаr perаturаn yаng telаh ditentukаn oleh dinаs perhubungаn. Dаri аturаn tersebut sehinggа аdа tаrif аtаs bаwаh dаri setiаp аngkutаn umum yаng beroperаsi di dаerаh wilаyаh hukum Kotа Mаlаng yаitu dengаn tаrif Rp. 3500,- sаmpаi dengаn 6000,- sebаgаi tаrif minimаl dаri sebuаh аngkutаn umum yаng beroperаsi. Kata Kunci : Pelaksanaan Ijin Trayek Taksi Online, Hambatan penertiban Taksi Online ilegal, Dinas Perhubungan Kota Malang ABSTRACT This study aimed at investigating and identifiying the Implementation of article 8 of Malang Regional number 19 year 2005 about the Route Permit on the Route Permit for online taxy that developing in Malang. This emperical juridical study took place in the Department of Tranportation of Malang. The result of the study show that the implementation of permit online taxy is included in the retribution permit excluded from the route and obstacle in the implementation of online taxy route permit is on the illegal grab which keeps on operating in Malang without having the route permit from the goverment. Thus, All public transportation administrators in route of not in reoute so that each administrators cannot set its own tariff that is not accordance with the regulation set by the Department of Transportation. The regulation set the maximum and minimum tariff for every public transportation operating in Malang which are Rp. 3500,- to Rp. 6000,- as the minimum tariff. Keywords: the Implementation of online taxy route permit, the obstacle in controling illegal online taxi, the Department of Transportation of Malang