IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KTP-EL BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO 26 TAHUN 2009 TENTANG PENERAPAN KTP BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN PADA KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK ( KTP-EL ) (Studi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya)

Muhammad Rifki Suryana, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., Agus Yulianto, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : mrifkisuryana@gmail.com ABSTRAK Peraturan Presiden No 26 Tahun 2009 tentang penerapan ktp berbasis nik pada kartu tanda penduduk elektronik ( KTP-el ) terkait pemerintah daerah dalam penanganan keterlambatan pembuatan ktp-el di kota Palangka Raya. Peraturan Presiden tersebut menyebutkan bahwa warga Negara Indonesia yang sudah cukup umur 17 tahun wajin membuat kartu tanda penduduk. Pemerintah Daerah kota Palangka Raya terdapat banyak nya penundaan pembuatan ktp-el di sebabkan beberapa faktor yaitu masalah jaringan dan server dari pusat yang masih belum bisa menerima data rekam karena server, dan data jebol. Adapun pegawai pemerintah yang bertugas belum prima dalam menangani keterlambatan pembuatan ktp-el, adapun dampak dari permasalahan ini terjadinya penumpukan masyarakat yang ingin membuat ktp elektronik. Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah yang pertama Apa penyebab terjadi keterlambatan pembuatan ktp-el di kota Palangka Raya? yang kedua Bagaimana solusi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah kota Palangka Raya dalam mengatasi keterlambatan ktp-el? Kemudian penulisan karya tulis ini mengunakan yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pemerintah daerah kota Palangka Raya. Data primer berupa wawancara, sekunder, dan tersier yang di peroleh penulis akan di di analisis dengan mengunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Dari Hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya harus meningkatkan kinerja pegawai dalam penanganan yang terjadi dalam pembuatan kartu tanda penduduk elektronik sehingga tidak terjadi keterlambatan pembuatan ktp-el. Kendala yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dikarenakan pasokan blangko yang kurang dan server dari pusat yang tidak bisa di akses secara baik untuk merekam data yang ada di kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Kendala itu lah yang terjadi keterlambatan dalam pembuatan ktp-el.Kata kunci : Hukum, Implementasi, Kebijakan, Pelayanan, E-Government, instansi. ABSTRACT Presidential decree number 26 year 2009 regulates the implementation of identity number-based identity card in electronic identity card (E-ID Card). That presidential decree states that indonesian Citiziens who reach the age of 17 are obliget to have identity card. There are several delays in implementation of E-ID Card due to some factors as the problems on connection and servers in the central office which could not receive the data. The employees in chargehave not given excellent servicein handling the deley in the issuance of E-ID Card. As the result, there was long queue fo the application of E-ID Card. Thus , the formulation of research problems of this study were: what are the factore that cause delay in the making of E-ID Carding Palangka Raya?, What solutions are offered by the Population and Civil Registration of Palangka Raya in overcoming the prablems on the making of E-ID Card? This study employed empirical juridical method with sociological juridical approach. The study was conducted in the Population and Civil Registration Office of Palangka Raya. The promary data in the from of interview, secondary data, and tertiary data obtained were analyzed using descriptive qualitative technique. The results of the study show the Population and Civil Registration of Palangka Raya has to improve the working performance of the employees in the making of E-ID Card to stop delay. The obstacles experienced by the Population and Civil Registration of Palangka Raya was shortage of forms and the troubled server which caused the failure in the data recording. Those obstacles caused the delay in the making of E-ID Card in Palangka Raya. Keywords : law, implementation, policy service , e-govermance, offic