OPTIMALISASI PENGAWASAN DINAS PASAR KOTA MALANG TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Penerapan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Terkait Pengawasan Pedagang Kaki Lima)

Rosy Indrajaya, Dr. Istislam, SH., M. Hum,Agus Yulianto, SH.,MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Jalan MT. Haryono No 169, Malang 65145, Indonesia Telp: +62-341 553898, Fax: +62-341 566505 Email : rosyindrajaya@gmail.com  ABSTRAK Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang OptimalisasiPengawasanDinasPasar Kota Malang TerhadapPedagang Kaki Lima menurutPasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Malang. Hal ini dilatarbelakangi banyaknya permasalahan terkait pengawasan langsung dan tidak langsung yang tidak efektif dikarenakan pengawasan yang dilakukan pihak Dinas Pasar hanya terfokus pada pedagang kaki lima yang berada di beberapa tempat,. Pihak Dinas Pasar tidak dapat mengukur keberhasilan terkait dengan optimalisasi pengawasan karena tidak adanya pendataan hasil pengawasan yang mengakibatkan tidak adanya perbandingan hasil pengawasan dari tahun ke tahun. Selain hal tersebut, beberapa kepentingan masyarakat yang belum terpenuhi terkait dengan permasalahan yang ditimbulkan oleh pedagang kaki lima yaitu terkait kemacetan lalu lintas serta lingkungan kotor yang disebabkan oleh Pedagang kaki lima masih belum teratasi secara sempurna, seperti yang ada di daerah Pasar Kebalen, Pasar Kedungkandang, dan Pasar Madyopuro. Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :(1) Bagaimana OptimalisasiPengawasanDinasPasar Kota Malang TerhadapPedagang Kaki Lima menurutPasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Terkait Pengawasan Pedagang Kaki Lima? (2)  Apa hambatan dan solusi dalamOptimalisasiPengawasanDinasPasar Kota Malang TerhadapPedagang Kaki Lima menurutPasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Terkait Pengawasan Pedagang Kaki Lima?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dimana penulis mengkaji pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Malang yang dihubungkan dengan permasalahan yang ditimbulkan oleh Pedagang kaki lima. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu bahwa dalam optimalisasipengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Malang belum optimal karena 5 ukuran kinerja menurut Mardiasmo belum terpenuhi secara baik oleh Dinas Pasar Kota Malang. Kata Kunci: Optimalisasi,Pengawasan langsung dan tidak langsung, Pedagang Kaki Lima  ABSTRACT This study discussed the optimization of supervision on the Department of Market of Malang to steet vendors based on article 7 paragraph (1) of Malang Regional Regulation number 1 year 2000 about the management and control and training of street vendors in Malang. This topic was chosen because there were many problems related to the ineffective direct and indirect supervision done by Market Deprtment that was focused on street vendors in some places. The Market Department could not measure the success related with the optimization of supervision due to the absence of record on the result of supervision so that comparison of the results from year to year could not be done. Besides, traffic jam and dirtiness caused by street vendors could not be well solved such as the cases in Kebalen market, Kedungkandang market, and Madyopuro market. Thus, the research problems formulated were: (1) how is the optimization of supervision by Market department of Malang to the street vendors based on article 7 paragraph (1) of Malang Regional Regulation number 1 year 2000 related to supervision for street vendors? (2) what are the obstacles experienced and solutions offered in the optimization of supervision in market department of Malang toward street vendors based on article 7 paragraph (1) of Malang Regional Regulation number 1 year 2000 related to the supervision for street vendors? This study used sociological juridical method by analyzing article 7 paragraph (1) of Malang Regional Regulation number 1 year 2000 about management and training for street vendors in Malang area in correlation with the problems caused by street vendors. The results of the study show that the supervision done by the Market Department of Malang has not been done optimally because the supervision done by Market’s Department of Malang has not meet Mardiasmo’s 5 performance measures. Keywords: optimization, direct and indirect supervision, street vendors