ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN HAK KEPADA PESERTA TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA UNTUK MENCAIRKAN MANFAAT JAMINAN HARI TUA

Dyah Alif Suryaningsih, Dr. Budi Santoso SH, LLM., Ratih Dheviana, SH., LLM. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Dyahalif55@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini membahas terkait pemberian hak atas manfaat Jaminan Hari Tua kepada peserta terkena PHK yang disebutkan pada pasal 3 Permenaker Nomor 19 Tahun 2015. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa peserta yang berhenti bekerja juga termasuk peserta yang terkena PHK, kemudian peserta tersebut dapat mencairkan manfaat JHT sekaligus dengan masa tunggu satu bulan terhitung sejak tanggal di PHK. Pada peraturan sebelumnya yakni PP No 46 Tahun 2015 menyatakan bahwa pembayaran manfaat JHT hanya dapat diberikan apabila peserta mencapai usia pensiun 56, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Ketentuan tersebut merupakan amanat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 yang merupakan payung hukum jaminan sosial. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian dengan asas manfaat yang mengamanatkan bahwa JHT harus memberikan kedayagunaan dan keberhasilan tujuan sesuai filosofi JHT. Berdasarkan hal tersebut karya tulis ini bertujuan untuk menganalisis apakah pemberian hak kepada peserta yang terkena PHK untuk mencairkan manfaat JHT nya sesuai atau tidak dengan asas manfaat dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik analisis bahan hukum memakai interpretasi sistematis dan interpretasi historis. bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur yang terkait JHT. Kata kunci: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Jaminan Hari Tua (JHT), Asas Manfaat ABSTRACT This study discussed the issue on pension given to workers who were being fired as stated in article 3 of the Regulation of the Ministry of Employment number 19 year 2015. That particular regulation states that workers whose contract of work is terminated can get pension a month after the termination date. The previous regulation which was Government Regulation number 46 year 2016 stated that pension could be given when the workers reach 56 years of age, pass away, or suffer from permanent disability. This regulateion was the realization of Law number 40 year 2004 which served as the legal protection for social security. It contradicted the principle of benefit which stated that pension should provide benefit as contained in the philosophy of pension. Thus, this study was aimed at analyzing whether the granting of pension to the workers being fired was in accordance with the principle of benefit or not in the national security system. This study was a legal research using statute and conceptual approaches. The anlysis techniques involved were systematic interpretation and historical interpretation. The legal materials involved were primary legal materials in the form of legislation, and secondary legal material in the form of literature related to pension. Keywords: work termination, pension, principle of benefi