KONSTRUKSI PENGATURAN BENDA JAMINAN FIDUSIA YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Gilang Prasetyo Rahman, Prof.Dr.Mohammad Bakri S.H.,M.S., Shanti Riskawati S.H.,M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya gilangprasetyorahman49@gmail.com Fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan. Sebelum terbentuknya Undang-Undang Jaminan Fidusia, fidusia diatur di dalam putusan Mahkamah Agung Belanda tahun 1932. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Berlakunya jaminan fidusia adalah sejak didaftarkannya akta jaminan fidusia kepada Kantor Wilayah Provinsi. Dengan dilakukannya pendaftaran, maka kreditur memiliki hak untuk melakukan eksekusi apabila dalam pelaksanaan perjanjian kredit maupun pembiayaan dengan jaminan fidusia, pemberi fidusia atau debitur lalai membayar hutang. Eksekusi yang dilakukan dengan cara menjual objek jaminan fidusia tersebut melalui pelelangan di muka umum atau melalui penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi fidusia dan penerima fidusia jika dengan cara itu diperoleh harga tertinggi untuk menguntungkan para pihak. Diperbolehkannya penggunaan objek jaminan fidusia yang berada di luar negeri seusai dengan pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, tetapi tidak adanya pengaturan lebih lanjut terhadap aturan tersebut menyebabkan kekosongan hukum. Hal ini dapat terjadinya masalah jika kreditur ingin mengeksekusi benda jaminan milik debitur yang letak bendanya di luar negeri. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti tentang konstruksi pengaturan benda jaminan fidusia di luar negeri. Karena dengan adanya aturan lebih lanjut tentang tatacara eksekusi benda jaminan fidusia di luar wilayah Negara Republik Indonesia akan memberikan payung hukum atau kepastian hukum terhadap kreditur serta debitur apabila ingin menjaminkan benda milik debitur yang berada di luar negeri. Kata Kunci : Jaminan, Jaminan Fidusia, Eksekusi benda jaminan ABSTRACT Fiduciary is one of the warranty institutions as regulated in Law Number 42 Year 1999 regarding Warranty. Prior to the establishment of the Fiduciary Warranty Law, fiduciary is governed by a Dutch Supreme Court ruling in 1932. Fiduciary is the transfer of ownership of an object on the basis of trust with the provision that an object whose ownership rights are transferred remains in the possession of the possessor of the object. The validity of the fiduciary warranty shall be registered since the registration of the fiduciary warranty certificate to the Provincial Regional Office. With the establishment of registration, the creditor has the right to execute if in the implementation of credit agreement or financing with fiduciary warranty, fiduciary or debtor neglecting to pay the debt. The execution by selling the fiduciary warranty object through public auction or through the sale under the hands of a fiduciary giver and fiduciary receiver if such is obtained by the highest price to benefit the parties. The permissibility of the use of fiduciary warranty objects who are abroad corresponded to article 11 paragraph (2) of Fiduciary Warranty Law, but the absence of further regulation to those rules lead to a legal vacuum. This can be a problem if the creditor wants to execute the collateral property of the debtor whose location is located outside the country. Therefore, the researcher wants to research about the construction of arrangement of fiduciary warrantyobjects abroad. Due to the existence of further rules concerning the execution of fiduciary warranty goods outside the territory of the Republic of Indonesia will provide legal umbrella or legal certainty to the creditor as well as the debtor if it wants to pledge the property of the debtor residing abroad. Keywords: Warranties, Fiduciary Warranty, Execution of collateral item