IMPLEMENTASI PASAL 31 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM TERKAIT DENGAN PENGENAAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN (Studi Di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang)

Muhammad Arga A, Agus Yulianto, SH.,MH, Dr.Shinta Hadiyantina, SH.MH.Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email : argaasmarawan@yahoo.co.id ABSTRAK Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis 1) Bagaimana Implementasi Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Tertkait dengan Retribusi Pelayanan Pemakaman ? 2) Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Malang terkait Retribusi Pelayanan Pemakaman ? 3) Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dalam melaksanakan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum terkait dengan Retribusi Pelayanan Pemakaman selama ini ?. Penelitian yuridis empiris ini mengambil lokasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang karena lembaga tersebut merupakan pelaksana dari program tersebut dengan pendekatan yuridis sosiologis dan populasi pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang serta teknik purposive sampling,  Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa : 1) Implementasi Pasal 31 Ayat (1) tersebut berlum terlaksana karena di dalam Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait Retribusi Pelayanan Pemakaman tidak dijelaskan atau dirinci mengenai total biaya retribusi yang harus dibayarkan oleh masyarakat yang akan menggunakan jasa pelayanan pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah tersebut terhadap Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang 2) hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dikarenakan beberapa faktor 1.Faktor Internal, Peraturan Daerah tersebut tidak dirinci atau ditotal mengenai biaya retribusi yang harus dibayarkan terhadap pelayanan pemakaman dan keterbatasan jumlah petugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang 2.Faktor Eksternal, bahwa orang meninggal dunia tidak dapat ditentukan oleh waktu, terutama pada saat malam hari dan pihak keluarga ingin segera dimakamkan pada saat malam itu juga, sementara petugas hanya bekerja pada jam kerja dinas 3) upaya yang dilakukan diantaranya melalui penyuluhan dan pengawasan. Kata Kunci : Implementasi, Retribusi Pelayanan Pemakaman, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang. ABSTRACT This study aimed at investigating, identifying and analyzing 1) the Implementation of Article 31 paragraph (1) of Malang’s Regional Regulation number 1 Year 2011 About Public Service Retribution Related to the retribution for cemetery ?. 2) the obstacles encountered by the Department of Housing and Residential Area in implementing Malang’s Regional Regulation related to the retribution for Cemetery service ?. 3) the solutions done by the Department of Housing and Residential Area of Malang to overcome the problems ?. This empirical juridical study was conducted in the Department of Housing and Residential Area of Malang because that department was the implementer of the program an it used sociological juridical approach. The population involved in this study were the staffs of the Department of Housing and Residential Area of Malang. This study used purposive sampling technique. The results of the interview show that: 1) article 31 paragraph (1) has not been implemented because Malang’s Regional Regulation number 1 year 2011 about public service retribution related to cemetery retribution does not explain in details about the total fee for retribution that has to be paid by people willing to use the service managed by the Department of Housing and Residential Area, 2) the obstacles encountered are 1. Internal factors: that regonal regulation does not specify the tariff for retribution that people have to ppay the service and the lack of staffs in the Department of Housing and Residential Area in Malang, 2. External factors: death cannot be defined by time show so when the family wishes to perform the burial at night, it cannot be done as the staffs only work o office hours. 3) the solutions done are providing counseling and supervision. Keywords: Implementation, Cemetery Service Retribution, the Department of Housing and Residential area of Malan