HAMBATAN NOTARIS ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN MENDAPATKAN PERSETUJUAN DAN/ATAU PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS (Studi Kasus di Kantor Notaris/PPAT di Kota Surabaya)

Nadya Rizky Nakayo, Dr.Budi Santoso, SH., LLM., Amelia Sri Kusuma Dewi, SH.,MKn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : nadyanakayo@icloud.com  Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban mendapatkan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas di Kantor Notaris di Kota Surabaya karena memenuhi indikator hambatan yang dialami dalam pelaksanaan kewajiban mendapatkan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas. Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dirumuskan terkait dengan pelaksanaan kewajiban mendapatkan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, hambatan notaris atas pelaksanaan kewajiban mendapatkan persetujuan dan / atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas, serta upaya penyelesaian notaris atas peleksanaan kewajiban pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas. Untuk menjawab masalah tersebut maka digunakan metode penelitian yuridis sosiologis, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang ada, serta dianalisis menggunakan metode analisis deskripstif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal pelaksanaan kewajiban mendapatkan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar ternyata terdapat beberapa hal yang tidak sesuai antara pelaksanaan dengan prosedur dan tata cara melakukan perubahan anggran dasar. Setiap Notaris memiliki hambatan yang berbeda-beda terkait Kewajiban mendapatkan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas. Terkait hambatan tersebut Notaris memiliki upaya tersendiri untuk mengatasi hambatan yang dialaminya karena, setiap hambatan memiliki upaya penyelesaian yang berbeda-beda.  Kata kunci : Perseroan Terbatas (PT), Notaris, Perubahan Anggaran Dasar PT.  NOTARY’S OBSTACLES ON OBLIGATION IMPLEMENTATION TO OBTAIN APPROVAL AND/OR ANNOUNCEMENT OF THE LIMITED LIABILITY CORPORATION STATUTE ALTERATION ( Research in Notary’s Office in Surabaya City) Nadya Rizky Nakayo, Dr. Budi Santoso, SH., LLM., Amelia Sri Kusuma Dewi, SH., MKn. Faculty of Law, Brawijaya University Email: nadyanakayo@icloud.com abstract This paper aims to analyze the implementation of the obligations of approval and / or notification of changes in the articles of association are limited in the Office of Notary / PPAT in Surabaya because they meet the indicator of barriers that prevent the implementation of the obligation to obtain approval and / or notification of changes in the articles of company limited. Based on this, the problems associated with the implementation of the obligations defined approval and / or notification amendment limited liability company, constraints on the implementation of the obligations of the notary approval and / or notification of changes in the constitution of the Company Limited, and the settlement of a notary public on the notification obligation implementation amendment Limited Liability Company. To answer the problem it used methods of empirical juridical, socio-juridical, then connected to the existing problems, and analyzed using qualitative methods of descriptive kualitative analysis. The results showed that in terms of the implementation of the obligations of approval and / or notification of changes in the constitution there are a few things that are not appropriate between implementation of the procedures and make changes to the basic budgets. Every Notary has different obstacles related liabilities approval and / or notification of budget changes in the articles of limited liability company. The barriers associated Notary has its own efforts to overcome the barriers they experienced because, every obstacle has the different remedies. Keywords: Limited Liability Company(PT), Notary, Budget changes of limited liability company (PT)