LARANGAN MASUK PENGUNGSI YANG MENGGUNAKAN PERAHU OLEH PEMERINTAH AUSTRALIA DITINJAU DARI THE 1951 CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES

Safira Dharmayanty, Ikaningtyas, SH, LLM. Agis Ardiansyah, SH, LLM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: dharmayantysafira@gmail.com Abstraksi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi merupakan landasan utama dari perlindungan internasional terhadap pengungsi. Seorang pencari suaka yang sudah diakui statusnya sebagai pengungsi akan mendapatkan hak dan kewajiban penuh yang diatur dalam Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951, dan mendapatkan perlindungan di bawah prinsip non-refoulement yang telah secara spesifik diatur dalam Pasal 33 (1) dari Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Negara diwajibkan untuk tidak memulangkan para pencari suaka maupun pengungsi ke negara asal yang dimana kebebasan dan kehidupannya terancam dengan alasan apapun. Namun, pemerintah Australia menetapkan larangan masuk terhadap pengungsi yang menggunakan perahu dengan mengeyampingkan fakta bahwa para migran mengambil risiko kehilangan nyawa mereka dalam usaha untuk menyeberangi lautan dengan menggunakan kapal demi mencari perlindungan ke negara lain, kebijakan ini diusulkan sebagai salah satu upaya Australia menekan jumlah pengungsi ilegal yang ingin memasuki wilayahnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan tujuan untuk menganalisis apakah larangan masuk pengungsi yang menggunakan perahu oleh pemerintah Australia sudah sesuai dengan ketentuan Konvensi Pengungsi 1951   Kata kunci: Pengungsi, Pencari Suaka, Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi  ENTRY BAN ON REFUGEES WHO TRAVEL BY BOAT BY AUSTRALIAN GOVERNMENT ACCORDING TO THE 1951 CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES Safira Dharmayanty, Ikaningtyas, SH, LLM. Agis Ardiansyah, SH, LLM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: dharmayantysafira@gmail.com Abstract The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees is the cornerstone of international protection against refugees. An asylum seeker who has already acknowledged his status as a refugee will get full rights and obligations that are set forth in the 1951 Convention Relating to the Status of Refugee, and get protection under the principle of non-refoulement which have been specifically regulated in article 33 (1) of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees. No Contracting State shall expel or return ('refouler’) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened. However, the Government of Australia set the entry ban against a refugee boat while set aside the fact that migrants run the risk of losing their lives in the attempt to cross the sea by using the boat for the sake of seeking protection to another country, this policy was proposed as one of Australia’s efforts Australia to presses the number of illegal refugees who want to enter its territory. In this study, the author used the juridical-normative methods with the aim to analyze whether the entry ban on refugees who travel by boat by the Australian Government is in compliance according to the 1951 Convention Relating to the Status of Refugee. Keywords: refugees, asylum seekers, the 1951 convention relating to the status of refugee