PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PADA BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN (STUDI DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA KEDIRI)

Elok Dyah Pita Loka Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: dyahelok45@ymail.com  Abstrak Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB Perkotaan) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah kota kediri sejak 2013. Pemungutan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah yang diwakili oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Kediri. Pemungutan ini termasuk baru dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dikarenakan pelimpahan pemungutan pajak yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah pusat, sehingga masih sering terjadi masalah. Selain itu karena sering terjadinya perubahan SKPD tersebut yaitu merger atau penggabungan SKPD mengakibatkan Standart Operational Procedure (SOP) pada bidang PBB masih dalam proses penyusunan. Pemungutan PBB ini menimbulkan perselisihan atau perbedaan pendapat antara wajib pajak dan Dinas Pendapatan yang disebut sengketa PBB. Perselisihan ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya karena pemberian sanksi administrasi, nilai bangunan atau nilai bumi dan lain-lain. Sehingga wajib pajak harus mengajukan keberatan dan setelahnya dinas pendapatan akan memproses penyelesaian sengketa administrasi yang terjadi. Namun karena tidak adanya SOP mengakibatkan kekosongan hukum dimana asas PBB terkait asas kepastian hukum tidak bisa tercapai. Sedangkan tujuan dari kepastian hukum adalah untuk mencapai keadilan, hal ini menyebabkan tidak tercapainya asas keadilan dalam pelaksanaannya. Pada beberapa kasus akan diselesaikan dengan cara yang berbeda dan hasilnyapun akan berbeda inilah yang menyebabkan asas keadilan pada penyelesaian sengketa administrasi PBB Perkotaan tidak terpenuhi. Kata kunci: Sengketa Administrasi, PBB Perkotaan THE SETTLEMENT OF ADMINISTRATIVE DIPUTE IN THE FIELD OF URBAN LAND AND BUILDING TAX ( A STUDY IN THE LOCAL REVENUE OFFICE OF KEDIRI) Elok Dyah Pita Loka, Lutffi Effendi SH., M.Hum. Dr. Shita Hadiyantina SH., MH. Fakulty of Law Universitas Brawijaya Email: dyahelok45@ymail.com ABSTRACT Urban land and building tax is a tax that has been imposed by the government of Kediri since 2013. The tax collection is performed by Regional Work Unit which is the Local Revenue Office Of kediri. This duty is newly performed by the Local Revenue Office as it was previously done by central government. Consequenly, problems often arise. Besides, since there has been many changes on the Regional Work Unit (RWU) such as the merges of the RWU, the Standard Operational Procedure (SOP) of the land and building tax in the process of contruction. Tax collection causes dispute and argument between taxpayer and the Local Revenue Office which is called as land and building tax dispute. The dispute is causes by several factors such as administrative sanctions, the value of the land and building and etc. Thus, Taxpayer have to filen objection and then the local revenue office has to process the administrative dispute. The absence of SOP causes legal vacuum in which legal certainty related to the principle of land and the building tax is not realized. Meanwhile, the objective of law is to obtain justice. Therefore,the principle of justice is not relized in its implementation. Defferent cases will have different settlement and the result will be different accordingly so that the principle of justice in the administrative case settlement of urban land and building tax is not reached Keywords: administrative dispute, urban land and building ta