PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ISTRI DALAM PERKAWINAN TIDAK DICATATKAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN WONOSARI, KABUPATEN MALANG)

Shovia Uzlah NKH, Prof. Dr. Suhariningsih, SH., SU., Mohammad Hamidi Masykur, SH., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : shovia_uzlah@yahoo.com  ABSTRAK Perkawinan tidak dicatatkan merupakan perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, karena tidak memiliki bukti akta autentik. Pernikahan seperti ini tidak sah secara hukum, walaupun sebagian masyarakat menganggap bahwa pernikahan tidak dicatatkan sudah sah berdasarkan pemahaman agama yang diyakini tanpa memikirkan segala resiko dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan tidak dicatatkan terutama bagi perempuan yang berstatus sebagai istri, selain itu dari dampak yang ditimbulkan itu tidak terdapat adanya suatu perlindungan hukum terhadap istri dari proses pernikahan tersebut. Sejauh ini pernikahan yang tidak dicatatkan relatif masih dianggap masyarakat sebagai suatu cara alternatif yang cepat, tidak berbelit-belit dan terbaik bagi masyarakat awam dalam mengatasi permasalahan baik prosedur ataupun persyaratan pernikahan. Adapun faktor penyebab tidak dicatatkannya perkawinan di Kecamatan Wonosari diantaranya yg pertama adalah faktor hukum yang terdiri dari, tidak dipenuhinya persyaratan administratif, serta belum memahami peran KUA. Faktor yang kedua adalah faktor non-hukum diantaranya ialah, persepsi masyarakat bahwa perkawinan merupakan otoritas agama, rendahnya pengetahuan masyarakat terkait pentingnya pencatatan perkawinan, kendala ekonomi, dan menghindari dari perbuatan dosa (zina). Sedangkan implikasi yuridis tidak dicatatkannya perkawinan di Kecamatan Wonosari diantaranya yaitu, tidak memperoleh hak-hak dalam administrasi negara, kedudukan istri tidak diakui oleh negara, dan akses harta bersama terbatas. Bentuk perlindungan hukum di kecamatan Wonosari juga terdiri dari perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif.  Kata Kunci: perkawinan, perkawinan tidak dicatatkan, perlindungan hukum, pencatatan, implikasi, faktor   ABSTRACT  Unregistered marriage is an unregistered marriage at the local Office of Religious Affairs (KUA) under applicable laws and regulations, so that the marriage law is presumed to have never existed, as it has no authentic proof of deed. Such marriage is not legally valid, although some societies assume that marriage is not registered legitimate based on a religious understanding that is believed without thinking of all the risks and impacts of marriage is not recorded especially for women who have status as wife, apart from that impact There is no legal protection against the wife of the marriage process. So far the unrecorded marriage is still regarded by the community as a quick alternative, not convoluted and best for the laity in overcoming the problems of either the procedure or the marriage requirements. The factors causing the unregistered marriage in District Wonosari among the first is a legal factor consisting of, not fulfillment of administrative requirements, and have not understood the role of KUA. The second factor is the non-legal factors such as, the public perception that marriage is a religious authority, the lack of public knowledge related to the importance of marriage recording, economic obstacles, and avoidance of sin . While the juridical implications of unregistered marriages in Wonosari sub-district are, for example, not obtaining rights in state administration, the status of wives is not recognized by the state, and access to joint property is limited. The form of legal protection in Wonosari sub-district also consists of preventive legal protection and repressive legal protection.  Keywords: marriage, unregistered marriage, legal protection, recording, implications, factors Â