TINJAUAN YURIDIS PASAL 29 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PASCA BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-X111/2015

Indah Septya Rachmayanti, Prof. Dr. Mochammad Bakri, SH., MS., M. Hamidi Masykur, SH., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya indahseptyar@yahoo.co.id  Pertanggung jawaban terhadap pihak ketiga adalah suatu pertanggung jawaban yang harus dilakukan pasangan suami istri selaku pembuat perjanjian kawin serta pertanggung jawaban yang harus dilakukan notaris selaku pejabat umum yang membuat akta perjanjian kawin, pihak ketiga dalam hal ini merupakan kreditur yang terikat dalam perjanjian kawin. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan berbeda pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa perjanjian kawin tidak hanya dapat diubah tetapi juga dapat dicabut oleh pasangan suami istri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Perubahan atau pencabutan perjanjian kawin yang merugikan pihak ketiga dapat terjadi mengingat bahwa pasangan suami istri dalam membuat perjanjian kawin dapat beritikad buruk terhadap pihak ketiga, agar menguntungkan pihak suami istri tersebut. Perubahan atau percabutan perjanjian kawin tersebut tidak memiliki kepastian hukum bagi pihak ketiga (kreditur), sehingga berakibat pada ketidakpastian dalam pertanggung jawaban yang harus dilakukan bagi pasangan suami istri serta Notaris selaku pihak yang dirugikan atas perjanjian kawin. Penulis dalam hal ini mencoba menjelaskan bagaimana pertanggung jawaban yang harus dilakukan pasangan suami istri serta notaris terhadap pihak ketiga dalam pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan dan kepastian hukum yang berkaitan dengan pertanggung jawaban tersebut, mengingat bahwa perubahan serta pencabutan perjanjian kawin dilakukan setelah perkawinan.  Kata Kunci : Pertanggung Jawaban, Pihak Ketiga, Perjanjian Kawin        ABSTRACT JURIDICAL REVIEW ARTICLE 29 PARAGRAPH (4) LAW NUMBER 1 YEAR 1974 CONCERNING MARRIAGE POST DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT REGULATION NUMBER 69/PUU-XIII/2015 Indah Septya Rachmayanti, Prof. Dr. Mochammad Bakri, SH., MS., M. Hamidi Masykur, SH., M.Kn. Faculty of Law University of Brawijaya indahseptyar@yahoo.co.id Accountability to a third party is a responsibility that must be done as a marriage partner and the marriage agreement and accountability must be done by notary public as a public official making a marriage agreement, third party in this case is a creditor who is bound in the marriage agreement. Article 29 paragraph (4) of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage is determined differently after the decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015 which states that the marriage agreement not only can be changed but also can be revoked by married couples based on the agreement of both Party and does not harm a third party. Changes or repeal of marriage agreements that harm a third party may occur given that a married couple in making a marriage agreement may have bad intent to a third party, in order to benefit the husband and wife. The amendment or withdrawal of the marriage agreement does not have legal certainty for the third party (creditor), resulting in uncertainty in accountability that must be done for married couples and notary as the party who harmed the marriage agreement. The writer in this case tries to explain how accountability should be done by married couples and notaries to third parties in making the marriage agreement after marriage and legal certainty relating to the accountability, given that the change and the lifting of marriage agreement is done after marriage. Key words: Accountability, Third Party, Marriage Agreement