KRITIK ATAS TEORI POLITIK HUKUM DI INDONESIA

Skripsi ini merupakan sebuah penelitian untuk mencari definisi politik hukum yang tepat. Skripsi ini mengawalinya dengan memperbandingkan definisi-definisi politik hukum yang ada di Indonesia oleh para ahli, lalu mencari hubungan diantaranya dan melakukan pemilahan terhadap relasi-relasi definitif antar-ahli tersebut. Setelah memahami relasi definitif antar-ahli tersebut, skripsi ini berusaha untuk memberikan kritik yang diawali dari mencari epistemologi dari para ahli dan melakukan kontra-epistemologi dengan mencari epistemologi yang cocok untuk membedah ontologi pengetahuan yang ada sebagai subyek dari diskursus politik hukum ini. Setelah menemukan epistemologi dan ontologi yang mendasari materi subyek politik hukum, maka skripsi ini memberikan beberapa konsep semi-praktikal yang berupa aksiologi yang bisa dilakukan untuk menerapkan konsep-konsep politik hukum yang tepat. Permasalahan utama di dalam penelitian ini adalah kesalahan pengartian kata Legal Policy yang diartikan menjadi Politik Hukum. Seharusnya Legal Policy diartikan sebagai Kebijaksanaan Hukum. Sedangkan Politik Hukum masih merupakan kajian yang jarang tersentuh oleh akademisi hukum di Indonesia. Implikasinya adalah ketika kajian kebijakan publik yang sebenarnya hanyalah salah satu aspek kecil dari kajian politik justru dijadikan sebagai penanda politik itu sendiri di dalam kajian interdisipliner politik dan hukum akan membuat kajian-kajian interdisipliner dalam disiplin lain dalam ilmu politik tidak bisa terlaksana dengan baik. Selain itu juga akan menimbulkan kekacauan teoritik bahwa kajian politik hukum diartikan sekedar penggunaan ilmu kajian kebijakan publik menggunakan konteks hukum. Sehingga kajian ini berusaha untuk menemukan definisi yang tepat bagi konsep Politik Hukum dan Kebijaksanaan Hukum itu sendiri. Dalam skripsi ini definisi politik hukum yang tepat adalah mengenai kajian relasi kuasa politik atas hukum. Jika definisinya sudah tepat maka teori-teori turunan maupun praktek-praktek turunannya seperti pembangunan hukum, properda dan kajian mengenai kebijaksanaan hukum maupun politik hukum di level praktikal akan mampu diperbaiki sebagaimana seharusnya.  Summary  This undergraduate Thesis is written to seek a right definition for the “legal politics†concept. First, we need to find the definitive relations (the relations between concepts’ definitions; ie. Similarities and differences between definitions of legal policy) of each prominent legal scientists’ definition of legal policy. After we find the definitive relations behind the concepts of legal policy, we will do a critique of each, starting from the search of their concepts’ philosophical and theoretical grounds. Then we can try to look for suitable epistemologies that we can use to correctly deduce the concepts’ ontological grounds. From the concepts’ pure ontological definitions, we can make a few axiological concepts of legal politics that we can use for practical purposes. The problem that we are going to discuss on this undergraduate thesis is the mistranslation of the concept of Legal Policy into Politik Hukum (literally means Legal Politics). The dire consequences from these actions are a setback on multidisciplinary research relations between legal and political sciences. It stems from the prejudices created from these mistranslations that political science is just a science of policies and policy evaluations. This research tries to find the right definitions to each concept and tries to put these concepts on their rightful place. According to this research, the definition of Legal Political Science is a science that tries to comprehend the power relations between politics and law itself. After understanding the rightful definitions of legal politics we could reap the practical benefits such as improvements on legal and political research methods and more probabilities on interdisciplinary research between legal and political sciences because the fog that surrounds those possibilities are already dissipated