PEMAKNAAN ASAS KEADILAN DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA PUTUSAN NOMOR 6091/PDT.G/2013/PA.KAB.MLG

Nicky Anggraita, Rachmi Sulistyarini, S.H.,M.H., Fitri Hidayat, S.H.,M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya E-mail: nickyanggraita@gmail.com ABSTRAK Pada penelitian ini bertitik tolak dari latar belakang aturan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam, perjanjian perkawinanâ€. Aturan dalam pasal 97 Kompilasi hukum Islam tidak lengkap karena tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Permasalahannya pada putusan ini hakim memutus pembagian harta bersama tidak sesuai norma pasal 97 KHI melainkan dengan membagi 2/3 bagian untuk suami dan 1/3 bagian untuk istri. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: Apa makna asas keadilan dalam pembagian harta bersama pada putusan Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg? dan Bagaimana wujud perlindungan hukum dalam pembagian harta bersama pada putusan Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg? Sebagai penelitian hukum (legal research,) karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Bahan hukum primer, sekunder, tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik deduktif. Jawaban atas permasalahan berdasarkan hasil penelitian dengan metode diatas, bahwa Makna asas keadilan dalam pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg berdasarkan pertimbangan hakim poin 21 dan poin 22 adalah prinsip mengenai kesamaan namun bukan kesamarataan bagian bagi kedua belah pihak berdasarkan pada fakta dengan memberikan porsi sesuai haknya masing-masing berdasarkan teori Referensial oleh Alston bahwa makna itu sebagai label atau julukan yang berada dalam kesadaran manusia untuk menunjuk dunia luar hadir berdasarkan kesadaran pengamatan terhadap fakta dan penarikan kesimpulan. Wujud perlindungan hukum dalam pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 6091/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg adalah perlindungan represif berupa sita marital atas tuntutan Pemohon secara keseluruhan atas harta bersama dengan meletakkan sita jaminan berdasarkan teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon.   Kata Kunci: Pemaknaan, Asas Keadilan, Pembagian Harta Bersama  THE SENSING OF JUSTICE PRINCIPLE IN THE COLLECTIVE WEALTH ALLOTMENT IN PURSUANCE WITH VERDICT NO. 6091/PDT.G/2013/ MALANG REGENCY RELIGIOU COURT Nicky Anggraita, Rachmi Sulistyarini, S.H.,M.H., Fitri Hidayat, S.H.,M.H Faculty of Law, University of Brawijaya E-mail: nickyanggraita@gmail.com  ABSTRACT The background of this research was Article 97 Islam Law Compilation stating that “living divorced widow or widower is entitled with one-second of collective wealth except otherwise is given on marriage covenantâ€. This article was not complete because it did not give further explanation from this. What matters was that the judge usually decided on collective wealth allotment not in pursuance of Article 97 Islam Law Compilation, but what usually done was that 2/3 parts of wealth were given to husband while 1/3 parts was provided to wife. Therefore, some problems were formulated in this research: What is the meaning of justice principle in the collective wealth allotment based on Verdict No. 6091/PDT.G/2013/Malang Regency Religiou Court? and How is the manifestation of legal protection in the collective wealth allotment based on Verdict No. 6091/PDT.G/2013/Malang Regency Religiou Court? Research type was legal research. Therefore, method of research was normative juridical with some approaches such as statute approach, case approach and conceptual approach. Law materials of primary, secondary and tertiary were obtained by the author, and all of them were analyzed with deductive technique. Research problems can be answered. The meaning of justice principle in the collective wealth allotment in Verdict No. 6091/PDT.G/2013/Malang Regency Religiou Court was then understood with Adjudication of Point 21 and 22. Being just was not similar with being equal. Each party would be allotted with just proportion not equal proportion. Theory of Referential by Alston had stated that the meaning of thing was only a label or entitlement within the conscience of humans to refer the world outside them based on their result of observation on facts and conclusion remarked. The manifestation of legal protection in the collective wealth allotment in Verdict No. 6091/PDT.G/2013/Malang Regency Religiou Court was then explained. Repressive protection was suggested. It was a marital seize based on the request of supplicant for collective wealth. This marital seize was also a collateral for the right of supplicant in collective wealth. Legal base for this seize remained on Theory of Legal Protection by Philipus M. Hadjon.  Keywords: Sense Making, Justice Principle, Collective Wealth Allotmen