IMPLEMENTASI PERATURAN KEPADA BPKP NOMOR PER-1314/K/D.6/2012 TENTANG PEDOMAN PENUGASAN BIDANG INVESTIGASI TERKAIT AUDIT KHUSUS TERHADAP INDIKASI KERUGIAN NEGARA (Studi di BPKP Provinsi Jawa Timur)

Dimas Prasetya Rahadi Agus Yulianto, S.H. M.H. , Lutfi Effendi, S.H. M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : dimas.prast88@yahoo.com ABSTRAK Dalam penelitian ini Penulisan ini mengangkat permasalahan mengenai proses pemeriksaan khusus terhadap indikasi kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Kekuasaan dan Pembangunan Provinsi. Pilihan judul ini dilatar belakangi oleh permasalahan maraknya kasus Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan meningkatnya jumlah kerugian keuangan negara khususnya di jawa timur. Dalam proses pemeriksaan seringkali penyelidik menggunakan jasa perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dibandingkan Badan Pemeriksa Keuangan. Penelitian ini terfokus untuk membahas mengenai pelaksanaan pemeriksaan ini dikasi kerugian keuangan negara oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan Provinsi Jawa Timur.       IMPLEMENTATION OF REGULATION NUMBER PER-1314/K/D/.2012, CHIEF OF BPKP, REFERS TO THE GUIDELINES OF INVESTAGATION ASSIGNMENT RELATED TO THE PARTICULAR AUDIT INDICATION OF STATE LOSS (REPUBLIC OF INDONESIA), (CASE STUDY IN BPKP PROVINCE OF EAST JAVA) Dimas Prasetya Rahadi Agus Yulianto, S.H. M.H. , Lutfi Efendi, S.H. M.Hum. Faculty of Law Brawijaya University Email : dimas.prast88@yahoo.com ABSTRACT In this research, the cases related to particular process of investigation that indicate the state of financial loss are conducted by Finance and Development Supervisory Agency Province (BPKP Province). The background of the title of this research is related to the common problems of corruption which cause financial loss of its Country (Republic of Indonesia) especially in East Java. Thus, in some investigations, investigators usually collaborated with accounting service of Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) instead of Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK). Furthermore, this research is focus on examine the investigation that indicated financial state loss by the representative of Finance and Development Supervisory Agency of East Java