PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL (Studi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang)

Diki Praseka Wahyu Setiawan, Dr. Ismail Navianto, SH., MH., Dr. Lucky Endrawati, SH., MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: dikipraseka61@gmail.com  ABSTRAK Keimigrasian adalah hal ihwal keluar masuknya seseorang dalam suatu negara. Setiap warga negara asing dalam hal berada di negara indonesia harus memiliki izin tinggal. Warga negara asing pada kenyatannya banyak terdapat kasus tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal, yang mana warga negara asing tersebut melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimilikinya. Perbuatan tersebut terdapat pada pasal 122 (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang mengatakan bahwa setiap warga negara asing yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimilikinnya diancam dengan pidana penjara maksimal selama 5 tahun dan denda maksimal 500 juta rupiah. Namun pada kenyatannya pejabat pada Kantor Imigrasi kelas 1 malang tidak pernah sekalipun menuntut warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal melalui ranah pidana, melainkan selama ini mereka langsung dideportasi atau dipulangkan ke negara asalnya. Hal ini tentu tidak akan menimbulkan efek jera terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal sehingga berpotensi terjadinya tindak pidana transnasional lain yang mengancam wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana bentuk tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh warga negara asing dan alasan dari pejabat pegawai negeri sipil Keimigrasian dalam menerapkan sanksi administratif terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.  Kata Kunci: Keimigrasian, Warga Negara Asing, Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal.      THE IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS TO THE FOREIGN CITIZENS WHICH COMMIT IN CRIME OF ABUSE OF PERMIT TO STAY (study in malang immigration office class 1) Diki Praseka Wahyu Setiawan, Dr. Ismail Navianto, SH., MH., Dr. Lucky Endrawati, SH., MH Law Faculty of Brawijaya University Email: dikipraseka61@gmail.com  ABSTRACT  Immigration are matters of entry and exit of a person in a country. Every foreign citizens in Indonesia are in the country must have a residence permits. Foreign citizen in a reality there are many cases of criminal acts of abuse of residence permits, which foreign citizen are engaged in activities inconsistent with its residence permit. Such actions are contained in article 122 (a) of law no 6 of 2011 on immigration which says that any foreign citizenswho engage in activities that are not in accordance with the residence permit which he has, it will be punishable by imprisonment for 5 years and a maximum fine of 500 million rupiah, but in a fact the official at the immigration office unfortunate class 1 never once demanded foreign nationals who committed the crime of abuse of a residence permit through the criminal realm, but this time they are deported or repatriated to their home country. This certainly would not be a deterrent effect on foreign citizen who committed the crime of abuse of residence permits so that the potential occurence of other transnational crimes that threaten the region unitary state of indonesia. This study describes how the form of the crime of abuse of residence permits were made by foreign citizen and the reasons of civil servants immigration officials in applying administrative sanctions againts foreign citizen who committed the crime of abuse of a residence permit. This research uses empirical juridical using sociological juridical approach.  Keywords: immigration, foreign citizen, crime abuse stay permit