EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 12 AYAT (1) JUNCTO PASAL 44 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya)

Ida Ayu Aditya Karina, Prof.Dr.Sudarsono,SH.MS,Dr.Shinta Hadiyantina,SH.MH Fakultas Hukum, Universitas Brawijayaidaayukarina@gmail.comABSTRAKIda Ayu Aditya Karina, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2016,EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 12 AYAT (1)JUNCTO PASAL 44 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DANKETENTRAMAN MASYARAKAT TERKAIT BANGUNAN DIATAS SALURANSUNGAI DAN BANTARAN SUNGAI (STUDI DI SATUAN POLISI PAMONGPRAJA KOTA SURABAYA), Prof. Dr. Sudarsono, SH. MS, Dr. Shinta Hadiyantina,SH., MH.Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang efektivitas penerapan PeraturanDaerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 terkait bangunan diatas saluran sungaidan bantaran sungai. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya Peraturan Daerah yangmelarang masyarakat Kota Surabaya untuk mendirikan bangunan diatas saluran sungaidan bantaran sungai tetapi pada kenyataan masih banyak masyarakat yang mendirikanbangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai, dimana masyarakat yangmelanggar peraturan tersebut dapat dikenai sanksi administratif oleh penegak hukumberdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentangPenyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Permasalahan yangdikaji dalam penelitian ini meliputi, bagaimana efektivitas penerapan Pasal 12 ayat (1)Juncto Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 terkaitbangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai dan apa hambatan serta bagaimanaupaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Maka metode pendekatan penelitian yangdigunakan adalah yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalampenerapan Pasal tersebut terkait bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungaibelum berjalan dengan efektif. hal tersebut dikarenakan belum adanya peraturanwalikota Surabaya, kurangnya kesadaran masyarakat, dan adanya masyarakat yangmelaporkan ke Kepolisian serta mengajukan gugatan ke PTUN dan Perdata, yang akhirnya Satpol PP Kota Surabaya tidak dapat melanjutkan penertiban bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai.Kata kunci: Saluran Sungai, Bantaran Sungai, Sanksi AdministratifTHE EFFECTIVENESS OF THE ENACTMENT OF ARTICLE 12 PARAGRAPH(1) JUNCTO ARTICLE 44 THE REGULATION OF SURABAYA CITY NUMBER 2 YEAR 2014 REGARDING THE ORGANIZING OF PUBLIC ORDER ANDPEACE  (A Study in the Civil Service Police Unit of Surabaya)Ida Ayu Aditya Karina, Prof.Dr.Sudarsono, SH.MS, Dr.Shinta Hadiyantina, SH.MHFaculty of Law, Universitas Brawijayaidaayukarina@gmail.comABSTRACTThis undergraduate thesis discusses the effectiveness of Surabaya City RegionalRegulation No. 2 Year 2014 enactment in regard with buildings erected on the channelof the river and the riverbanks. So far, there has been regional Regulation which bansthe citizens from doing so but it is still violated by the citizens.  Such violators can bepenalized by administrative law enforcers based on Surabaya City Regional RegulationNo. 2 year 2014 about the Implementation of the Public Order and peace. The issuesanalyzed in this undergraduate thesis are: the effectiveness of the application of Article12 paragraph (1) juncto Article 44 of Surabaya Regional Regulation No. 2 year 2014 about the buildings erected on the river  and along the riverbanks and the efforts tosolve that particular problem. The research employed empirical jurisdiction method.Based the findings of the study, the enactment of the Article about buildings above theriver and along the river bank is not effective. It is due to the absence of mayor ofSurabaya’s regulation, the lack of awareness of society, and some citizens who filed alawsuit to Civil and Administrative Court which causes the Surabaya Municipal Policeunable to proceed knocking down buildings erected above the river or along theriverbanks.Keywords: River, the River bank, Administrative Sanction