EKSISTENSI KEPENTINGAN HUKUM YANG DILANGGAR PADA PEMERIKSAAN PERKARA SECARA KONEKSITAS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA (Studi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya)

ABSTRAKSI Koneksitas telah diatur pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Unsurnya yakni tindak pidana yang dilakukan secara penyertaan oleh orang yang berstatus sipil bersama orang yang berstatus militer. Dalam pelaksanaan pemeriksaan koneksitas harus dilihat bahwa kepentingan hukum mana yang telah dilanggar dan menimbulkan kerugian pada kepentingan umum atau kepentingan militer sehingga kasus tersebut akan diperiksa dan diadili dalam salah satu lingkungan peradilan yakni lingkungan Peradilan Umum dan Lingkungan Peradilan Militer. ketentuan tersebut tentunya harus memiliki batasan penafsiran sejauh mana kepentingan hukum itu menimbulkan kerugian lebih besar terhadap kepentingan militer maupun kepentingan umum. Dewasa ini terhadap pemeriksaan perkara pidana yang melibatkan TNI dan Sipil di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak dilaksanakan sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku, perkara tersebut sejak dari tingkat penyidikan sampai persidangan ditangani oleh lingkungan peradilan masing-masing karena dirasa bagi aparat penegak hukum ketika dilaksanakan pemeriksaan secara koneksitas tidak mudah dan tidak sederhana hal ini berarti tidak sesuai dengan asas hukum acara pidana yakni asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Dari permasalahan tersebut menimbulkan dampak yakni tujuan dari pasal koneksitas ini menjadi tidak terpenuhi yakni koneksitas memberikan jaminan bagi pelaksanaan peradilan koneksitas yang cepat dan adil. Untuk itu penulis mengusulkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan terkait dengan tindak pidana yang melibatkan anggota TNI dan Sipil dilaksanakan sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku. Alasan penulis adalah karena dalam ketentuan koneksitas menyebutkan bahwa perkara pada umumnya disidangkan di Peradilan Umum dan hanya untuk maksud tertentu diadili di Peradilan Militer maka pemeriksaan dapat dilakukan pada peradilan umum dengan pemeriksaan acara biasa yang tentunya tidak memberatkan penegak hukum.   Kata Kunci : Pemeriksaan Koneksitas, Penentuan Lingkungan Peradilan, Sipil dan Militer  THE EXISTENCE OF LAW INTEREST VIOLATED THE EXAMINATIONS OF THE CRIMINAL CASE IN INDONESIA JUDICIAL SYSTEM Studies in the Military Court III-12 Surabaya Abdul Ghofar, Dr. Bambang Sudjito, SH., M. Hum, Faidzin Sulistio, SH., LL.M. Faculty of Law Universitas Brawijaya Email: Ghofary@hotmail.com ABSTRACT  Connectivity has been set in the Act No. 31 of 1997 on Military Justice. The element that is a criminal offense which is done by the inclusion of the civil status of people with people with the status of the military. In the implementation of the connectivity checks must be seen that the interests which law has been violated and cause harm to the public interest or the interests of the military so that the case will be examined and judged in one of the neighborhoods of justice, ie the General Courts and Military Courts. The provision would have to have limits the extent to which the interests of legal interpretation that cause greater losses to the interests of the military and the public interest. Today the scrutiny of criminal cases involving the military and civilians in the Military Court III-12 Surabaya is not carried out in accordance with the Criminal Procedure Code applies, the case since the level of investigation until the trial was handled by the courts of each because it was felt for law enforcement agencies when carried out checks connectivity is not easy and not simple this means not in accordance with the principle of criminal procedural law, namely the principle of quick, simple and inexpensive. The impact of the problems that the purpose of Article fulfilled i.e connectivity provide guarantees for the administration of justice and fair fast connectivity. To the authors propose that the inspection related to offenses involving members of the military and civilians carried out in accordance with the Criminal Procedure Code apply. The reason the author is due to the provision of connectivity to mention that cases are generally heard in a general court and only for a specific purpose tried in military courts, the examination can be done at the public courts with regular events examination would not burden law enforcement. Keywords: Examination of connectivity, Determination Courts, Civil and Militar