PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN (ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK NOMOR: 0102/PDT.P/2013/PA.TL)

Abstract Writing this journal aims to analyze and find clarity regarding consideration of the judge rejected the request related isbat Religion Court Decision No. 0102 / Pdt.P / 2013 / PA.TL, and to know and understand, analyze and find form of legal protection for children who are born of marriage that is not related to Act No. 23 of 2002 regarding Child Protection and Law No. 12 of 2006. This study is a normative juridical, with legislation approach, and the conceptual approach. Legal consequences if the marriage is not registered, the status of children born of  marriages will become uncertain because the determination of the judge rejected ratification the marriage his parents. Marriages according to their respective religion (the terms of religion) is condition of single absolute validity of amarriage on the grounds in Article 2Marriage Law states that legal marriage performed according to each religion, which means very clear that the registration of every marriage is the same as the recording of other important events in the life of births and deaths. Instead of recording only important events such as marriage which is a legal event, the recording does not affect for validity of the marriage, is only administrative requirement. The problem is that marriage is  mixed marriage that impact how the child's status and legal protection of children's rights, which arise of nationality. The law should provide protection and legal certainty to status of child born and rights, although the validity of the marriage of his parents still disputed. Key words: mixed marriage, legal protection, child, ratification of marriage Abstrak  Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan kejelasan mengenai pertimbangan hakim menolak permohonan isbat terkait Penetapan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 0102/Pdt.P/2013/PA.TL, dan untuk mengetahui dan memahami, menganalisis, menemukan perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan dariperkawinan yang tidak dicatatkan terkait Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Penelitian ini merupakan Yuridis Normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Akibat hukum dari perkawinan tidak dicatatkan, status anakyang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan menjadi tidak pasti karenahakim menolak pengesahan perkawinan orang tuanya. Penulis berpendapat dimana perkawinan menurut masing-masing agama (syarat-syarat agama) merupakan syarat tunggal mutlak sahnya suatu perkawinan dengan alasan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa suatu perkawinan sah dilakukan menurut masing-masing agama, yang artinya sangat jelas, dan dalam penjelasan pasal 2 ayat 2 menyebutkan pencatatan tiap perkawinan adalah sama dengan pencatatan peristiwa penting lain dalam kehidupan seperti kelahiran dan kematian. Pencatatan hanya peristiwa penting bukan seperti perkawinan yang merupakan peristiwa hukum, pencatatan tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan, hanya merupakan syarat administratif saja.Permasalahannya perkawinan tersebut ialah perkawinan campuran yang berdampak terhadap bagaimana status anak dan perlindungan hukum terhadap hak anak, yang menyakut kewarganegaraannya juga. Hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan haknya, meskipun keabsahan perkawinan orang tuanya masih dipersengketakan.Upaya hukum lanjutan bagi pelaku perkawinan campuran yang permohonan isbat nikahnya ditolak, yakni jika terkait dengan asal usul anak dapat mengajukan permohonan mengenai asal asul anak ke Pengadilan.  Kata kunci: perkawinan campuran, isbat nikah, perlindungan hukum, ana