PENERAPAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA DALAM PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) (Studi di Dinas Kesehatan Kota Pasuruan)

Penulisan artikel ini membahas tentang penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang memuat asas-asas umum penyelenggaraan negara pada program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Dinas Kesehatan Kota Pasuruan. Dinas Kesehatan Kota Pasuruan menerapkan 3 (tiga) asas umum penyelenggaraan negara yang berkaitan dengan terselenggaranya BOK. Asas pertama, asas keterbukaan dilaksanakan dengan memberikan informasi berkaitan dengan penyelenggaraan program BOK di Kota Pasuruan kecuali informasi yang bersifat ketat dan terbatas kepada masyarakat ataupun semua pihak yang ingin mengetahui informasi dengan cara sederhana, cepat dan tepat waktu. Asas kedua, asas proporsionalitas dilakukan dengan menyeimbangkan hak dan kewajiban Dinas Kesehatan Kota Pasuruan dan Puskesmas sebagai unit penyelenggara teknis. Asas Ketiga, asas akuntabilitas dengan adanya laporan kegiatan dan pemanfaatan anggaran BOK untuk upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif di wilayah kerja Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kota Pasuruan. Terdapat faktor penghambatan dalam penerapan asas-asas tersebut diantaranya terkait kebijakan dan sumber daya manusia. Solusi yang ditawarkan dalam menghadapi hambatan yang di alami Dinas Kesehatan Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan program BOK adalah terkait harmonisasi kebijakan, pemanfaatan teknologi informasi dan perbaikan kualitas sumber daya manusia. Kata Kunci : Penerapan, Asas Umum Penyelenggaraan Negara, BOK