Skripsi ini membahas mengenai komposisi Participating Interest yang ditawarkan Kontraktor kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Terdapat kekaburan pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi terkait dengan pengaturan komposisi Participating Interest dalam keadaan suatu lapangan Minyak dan Gas Bumi terletak di beberapa Wiilayah Administratif dan Kerja Sama Badan Usaha Milik Daerah dengan Swasta. Terdapat konsekuensi yuridis dari adanya kekaburan pada Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Pada penelitian ini juga akan menganalisis urgensi kepastian pengaturan komposisi Participating Interest y...
Kompor merupakan kebutuhan sehari-hari yang digunakan masyarakat sebagai alat untuk menyediakan berb...
Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, memili...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Kegi...
Skripsi ini membahas mengenai komposisi Participating Interest yang ditawarkan Kontraktor kepada Bad...
Pada skripsi ini, permasalahan yang diangkat berawal dari adanya kekaburan norma pada pasal 34 Perat...
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) pada sektor migas B...
Fazri Kurniansyah Hasibuan, Indah Dwi Qurbani, Muhammad Dahlan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ...
Munculnya Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 melibatkan Badan Usa...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan Patisipan...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan Patisipan...
Penelitian hukum mengenai perjanjian kerjasama antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan pihak k...
Pada penelitian ini, penulis mengangkat mengenai legalitas kontrak kerjasama minyak dan gas bumi ata...
Naufal Alam Mulia, Amelia Sri Kusuma Dewi, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl....
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 ...
Kompor merupakan kebutuhan sehari-hari yang digunakan masyarakat sebagai alat untuk menyediakan berb...
Kompor merupakan kebutuhan sehari-hari yang digunakan masyarakat sebagai alat untuk menyediakan berb...
Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, memili...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Kegi...
Skripsi ini membahas mengenai komposisi Participating Interest yang ditawarkan Kontraktor kepada Bad...
Pada skripsi ini, permasalahan yang diangkat berawal dari adanya kekaburan norma pada pasal 34 Perat...
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) pada sektor migas B...
Fazri Kurniansyah Hasibuan, Indah Dwi Qurbani, Muhammad Dahlan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ...
Munculnya Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 melibatkan Badan Usa...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan Patisipan...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan Patisipan...
Penelitian hukum mengenai perjanjian kerjasama antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan pihak k...
Pada penelitian ini, penulis mengangkat mengenai legalitas kontrak kerjasama minyak dan gas bumi ata...
Naufal Alam Mulia, Amelia Sri Kusuma Dewi, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl....
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 ...
Kompor merupakan kebutuhan sehari-hari yang digunakan masyarakat sebagai alat untuk menyediakan berb...
Kompor merupakan kebutuhan sehari-hari yang digunakan masyarakat sebagai alat untuk menyediakan berb...
Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, memili...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Kegi...