PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA DALAM UPAYA PENINGKATAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TKI

Penelitian ini membahas mengenai pembagian tanggung jawab antara pemerintah dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri (TKI). Penelitian ini dilatar belakangi karena dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN) tidak mengatur secara jelas pembagian tanggung jawab antara pemerintah dengan PPTKIS dalam memberikan perlindungan terhadap TKI, sehingga dapat menimbulkan pihak pelaksana penempatan TKI di luar negeri tidak memberikan perlindungan kepada TKI dengan baik. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan TKI dan menggunakan pendekatan konseptual dengan memahami konsep tanggung jawab pemerintah dan PPTKIS. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan kesimpulan bahwa pemerintah dan PPTKIS melindungi TKI mulai dari pra penempatan, penempatan dan purna penempatan, setiap tahap penempatan memiliki beberapa perlindungan, namun tidak semua perlindungan terhadap TKI menjadi tanggung jawab kedua pihak, namun terdapat perlindungan yang hanya dilakukan oleh salah satu pihak.  Kata Kunci         : Tanggung jawab, Perlindungan hukum, Tenaga Kerja Indonesia (TKI)