Upaya Pencegahan dan Mengatasi Pelanggaran Impor Pakaian Bekas di Kota Surabaya Terkait Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya adalah melakukan pengawasan saja terhadap para importir. Â Penyeludupan pakaian bekas pada umumnya dapat mengakibatkan kerugian dalam penerimaan Negara dari bea masuk serta serta pungutan-pungutan lainnya. Penyeludupan administrasi didasarkan atas under invoicing yang menimbulkan akibat mengurangi pengenaan bea serta pungutan-pungutan lain atas pemasukan dan pengeluaran barang. Faktor yang menyebabkan terjadinya impor ilegal pakaian bekas di kota Surabaya karena salah satu di antaranya adalah penegakan hukum terhadap pel...
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kota Sur...
Tugas Akhir ini membahas tentang : UPAYA DINAS PARIWISATA KOTA SURABAYA SELAKU PIHAK PENGELOLA DALAM...
Barang milik daerah dapat berupa hak atas tanah. Status tanah yang dapat dikuasai oleh Pemerintah Da...
Upaya Pencegahan dan Mengatasi Pelanggaran Impor Pakaian Bekas di Kota Surabaya Terkait Pasal 47 Aya...
Gigian Fista Nurmadiono, Agus Yulianto, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail:...
Pencemaran udara di Kota Surabaya saat ini termasuk dalam kategori pencemaran lingkungan hidup. Oleh...
Adanya berbagai masalah yang timbul dalam pengelolaan Kebun Binatang Surabaya, Pemerintah Kota Sura...
Kebutuhan akan beras di Kota Surabaya cukup tinggi dibanding kota-kota lain di Jawa Timur dengan tin...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; Pertama, penerapan dan pengaturan Izin Pemakaian Tanah ya...
Tujuan penelitian ini yaitu: untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh WP te...
1. Secara umum pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Badan Pengelolaa...
Tingginya permintaan apel tidak didukung oleh pertumbuhan apel lokal yang baik. Akhirnya, apel lokal...
Tingginya permintaan apel tidak didukung oleh pertumbuhan apel lokal yang baik. Akhirnya, apel lokal...
Dalam pola pengembanga wilayah, kota Surabaya ditetapkan sebagai salah satu pusat pembangunan utama ...
Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan Izin Pemakaian Tanah kepada pihak ketiga yang menggunakan tanah...
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kota Sur...
Tugas Akhir ini membahas tentang : UPAYA DINAS PARIWISATA KOTA SURABAYA SELAKU PIHAK PENGELOLA DALAM...
Barang milik daerah dapat berupa hak atas tanah. Status tanah yang dapat dikuasai oleh Pemerintah Da...
Upaya Pencegahan dan Mengatasi Pelanggaran Impor Pakaian Bekas di Kota Surabaya Terkait Pasal 47 Aya...
Gigian Fista Nurmadiono, Agus Yulianto, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail:...
Pencemaran udara di Kota Surabaya saat ini termasuk dalam kategori pencemaran lingkungan hidup. Oleh...
Adanya berbagai masalah yang timbul dalam pengelolaan Kebun Binatang Surabaya, Pemerintah Kota Sura...
Kebutuhan akan beras di Kota Surabaya cukup tinggi dibanding kota-kota lain di Jawa Timur dengan tin...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; Pertama, penerapan dan pengaturan Izin Pemakaian Tanah ya...
Tujuan penelitian ini yaitu: untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh WP te...
1. Secara umum pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Badan Pengelolaa...
Tingginya permintaan apel tidak didukung oleh pertumbuhan apel lokal yang baik. Akhirnya, apel lokal...
Tingginya permintaan apel tidak didukung oleh pertumbuhan apel lokal yang baik. Akhirnya, apel lokal...
Dalam pola pengembanga wilayah, kota Surabaya ditetapkan sebagai salah satu pusat pembangunan utama ...
Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan Izin Pemakaian Tanah kepada pihak ketiga yang menggunakan tanah...
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kota Sur...
Tugas Akhir ini membahas tentang : UPAYA DINAS PARIWISATA KOTA SURABAYA SELAKU PIHAK PENGELOLA DALAM...
Barang milik daerah dapat berupa hak atas tanah. Status tanah yang dapat dikuasai oleh Pemerintah Da...