ANALISIS PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS YANG DIDASARKAN PADA PENGGOLONGAN PENDUDUK (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis)

Abstract  The making of certificate of inheritance in Indonesia is based on classification of people performed by different officials,therefore its power of evidence is also different. This making of certificate of inheritance is not only discriminatory, but also is against the spirit of national unity. This journal's objectives are to study and analyse the making of certificate of inheritance according to Law no. 40 Year 2008 concerning tje Eradication of Discrimination of Racw and Ethnic; and to study and analyse the making of certificate of inheritance by appointed officials based on classification of people so that it will be acknowledged whom the appropriate officials to do so is, for Indonesian citizens. This joutnal is using legal normative with statute approach , case approach and historical approach. Based on research result, there is influence from Dutch colonialism's legal politic, applied to devide Indonesian people. Such making of certificate of inheritance is against the Law no. 40 Year 2008 concerning the Eradivation od Discrimination of Race and Ethnic and the official authorized to mae it is Notary.Key words: discrimination, certificate of inheritance, classifiction of people Abstrak  Pembuatan surat keterangan waris di Indonesia masih didasarkan pada penggolongan penduduk yang dilakukan oleh instansi/pejabat yang berbeda, atas pembuatan surat keterangan waris tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda. Pembuatan Surat Keterangan Waris tersebut tidak saja bersifat diskriminatif, namun juga bertentangan dengan semangat persatuan bangsa. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis alasan pembuatan surat keterangan waris oleh beberapa pejabat, untuk mengkaji dan menganalisis pembuatan surat keterangan waris menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Ras dan Etnis, dan untuk mengkaji dan menganalisis pembuatan surat keterangan waris oleh pejabat yang ditunjuk berdasarkan penggolongan penduduk sehingga kemudian diketahui siapakah yang paling layak untuk membuat surat keterangan waris bagi warga negara Indonesia. Jurnal ini disusun dengan merode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan , pendekatan kasus, dan pendekatan sejarah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat pengaruh politik hukum kolonial belanda berupa politik penggolongan penduduk yang diberlakukan untuk memecah belah penduduk Indonesia, pembuatan surat keterangan waris bertentangan dengan Pasal 4 huruf a Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Ras dan Etnis dan pejabat dan/atau instansi yang paling berwenang dalam membuat Surat Keterangan Waris adalah Notaris. Kata kunci: diskriminasi, surat keterangan waris, penggolongan pendudu