TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENAMPUNGAN BAGI PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI DI INDONESIA

Sabrina Mansyuroh, HerlinWijayati, SH., M.H., Ibnu Sam Widodo, SH.MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : smansyuroh@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang tidak adanya aturan yang jelas mengenai standar kelayakan bagi tempat penampungan dan tempat akomodasi sementara bagi pengungsi dari luar negeri yang berada di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dirumuskan terkait tanggung jawab Negara Republik Indonesia terhadap kehidupan pengungsi dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia terhadap kehidupan pengungsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memberikan tanggung jawab kepada pengungsi dari luar negeri yang berada di Indonesia. Bentuk tanggung jawab Pemerintah Negara Republik Indonesia terhadap pengungsi dari luar negeri tersebut adalah dengan cepat menyediakan tempat penampungan ataupun tempat akomodasi sementara yang layak. Hal tersebut haruslah didahului dengan membuat suatu aturan baru untuk mengisi kekosongan hukum serta sebagai tolak ukur/standar bagi Bupati/Wali Kota dalam menyediakan tempat penampungan atau tempat akomodasi sementara yang layak bagi para pengungsi dari luar negeri tersebut. Belum terdapat perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif bagi pengungsi dari luar negeri yang belum mendapatkan tempat penampungan di Indonesia oleh Pemerintah Republik Indonesia terkait standar kelayakan bagi tempat akomodasi sementara. Perlindungan hukum tersebut dapat diberikan dengan membuat suatu aturan yang jelas mengenai standar kelayakan bagi tempat akomodasi sementara yang kedepannya akan menjadi acuan dan dasar bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam menyediakan tempat akomodasi sementara bagi pengungsi dari luar negeri yang belum mendapatkan tempat penampungan. Dalam penelitian ini Penulis mendasarkan standar kelayakan tersebut terhadap Peraturan Kepala Badan Nasional, Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan standar kelayakan tempat akomodasi sementara yang telah dibuat oleh Shelter Cluster. Kata kunci: Tanggung jawab Negara, Pengungsi, Penampungan ABSTRACT This research is aimed to discuss the absence of clear regulation over the feasibility of shelters and temporary accommodation for foreign refugees in Indonesia. The research problems presented are related to the responsibility of the Republic of Indonesia for the life of the refugees and legal protection given by the state to the refugees. The research result indicates that the government of the Republic of Indonesia must be responsible regarding the existence of the foreign refugees in Indonesia, which could be performed by quickly providing temporary and proper shelters or accommodation for the refugees. This must be initiated with a new regulation to fill the absence of law or to serve as a benchmark/ standard for a regent/a city mayor regarding the provision of temporary and proper accommodation and shelters for foreign refugees in Indonesia. Since there has not been any repressive or preventive legal protection, the legal protection needs to be provided through a clear regulation of feasibility of the temporary accommodation, to which the government will refer as a standard in the future especially for the refugees who are still seeking shelters. This research is focused on the feasibility standard related to the Regulation of the Head of National Disaster Management Body Number 7 of 2008 on Guidelines of Providing Aid to the Basic Needs and feasibility standard of temporary accommodation made by Shelter Cluster. Keywords: state responsibility, refugees, sheltersÂ