Analisis Pengaruh Korupsi Terhadap Alokasi Belanja Modal Serta Deskriptif Kualitas Belanja: Studi Kasus 11 Kota Di Indonesia

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris pada korupsi terhadap alokasi belanja modal kota di Indonesia yang terdiri dari 11 kota. Untuk membuktikan apakah setiap kota memiliki kualitas belanja pada tahun 2010, 2015, 2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang sumber datanya diambil dari Transparansi International Indonesia (TII), Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa korupsi melalui Indeks Persepsi Korupsi (IPK) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hasil uji t-statistik korupsi sebesar 3,077454 dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Hasil pengujian ini membuktikan bahwa tidak semua kota tergolong memiliki kualitas belanja, hanya terdapat enam kota yang tergolong memiliki kualitas belanja.Kata Kunci : Korupsi, IPK, Alokasi Belanja Modal, dan Kualitas Belanja. DAFTAR PUSTAKA ACFE Indonesia Chapter #111. (2016). Survei Fraud Indonesia, Association Of Certified Fraud Examiners.Amalia, R, S. (2018). Penggambaran Tindak Kecurangan Pada Sektor Publik Melalui Pemberitaan Media Elektronik Kompas.com Di Indonesia Tahun 2017. Jurnal Ekonomi Vol. 2 No. 2: 20-78.Amri, K. (2017). Pengaruh Indeks Harga Konsumen dan Belaja Modal Terhadap Indeks Perilaku Korupsi. Jurnal Ekonomi Akuntansi Vol. 8 No 1: 49-78.Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2012). Buku 1: Tema, Prioritas Pembangunan dan Kerangka Ekonomi Makro. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.Badan Pemeriksa Keuangan. (2010). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP). Jakarta: BPK Republik Indonesia.Badan Pemeriksa Keuangan. (2015). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP). Jakarta: BPK Republik Indonesia.Badan Pemeriksa Keuangan. (2017). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP). Jakarta: BPK Republik Indonesia.Badan Pusat Statistik. (2010). Indonesia Dalam Angka. Jakarta: BPS Republik Indonesia.Badan Pusat Statistik. (2015). Indonesia Dalam Angka. Jakarta: BPS Republik Indonesia.Badan Pusat Statistik. (2017). Indonesia Dalam Angka. Jakarta: BPS Republik Indonesia.Chetwynd, Eric, Frances Chetwynd, dan Bertram Spector. (2003). Corruption and Poverty: A Review of Recent literature. Washington, Dc USA: Mangagement System International.Dewi, A. (2006). Kajian Penerapan Akuntansi Biaya Pada Anggaran Belanja Daerah Kota Singkawang. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarya Vol. 1 No. 1.Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Republik Indonesia. (2010). Belanja Modal dan Total Belanja. Diakses dari www.djpk.kemenkeu.go.idDirektorat Jendral Perimbangan Keuangan Republik Indonesia. (2015). Belanja Modal dan Total Belanja. Diakses dari www.djpk.kemenkeu.go.idDirektorat Jendral Perimbangan Keuangan Republik Indonesia. (2017). Belanja Modal dan Total Belanja. Diakses dari www.djpk.kemenkeu.go.idHalim, A. (2002). Akuntansi Sektor Public: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Pertama Jakarta: Selemba Empat.Halim, A. (2004). Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.Halim, A. (2014). Akuntansi Sektor Publi: Akuntansi Keuangan Daerah. Selemba Empat, JakartaHartanti, Evie. (2007). Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika. Hal. 9Heriwibowo, D. (2016). Kajian Kualitas Belanja Daerah: Dinamika dan Pengukuran Dalam Pembangunan Wilayah Di Indonesia. Ekonomi Vol. 1 No. 1: 39-91.Hermawan (2010). Analisis Penelusuran Transaction Fraud dalam Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahaan.Ismunawan. (2016). Pengaruh Faktor Non Keuangan dan Keuangan Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Vol. 1 No. 1: 40-62.Kassem, R. (2012). The New Fraud Treangle Model. Journal Of Emerging Trends In Economi and Management Sciences Vol. 3 No. 3: 191-195.Kristanto, B, S. (2009). Pengaruh Ukuran Pemerintahan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal Sebagai Prediktur Kelemahan Pengendalian Internal.Kuncoro, M. (2011). Metode Kuantitatif. Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi. Edisi Keempat. YogyakartaMardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit ANDI.Maulana, Z. (2016). “Persepsi Masyarakat Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Di Aceh Utara”. Jurnal Ekonomi Vol. 1 No. 1: 78-82.Munir, B. (2003). Perencanaan Anggaran Kinerja, Memangkas Inefisiensi Anggaran Daerah. Yogyakarta: Samawa Center.Nawatwi, S. (2016). Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi studi empiris Negara-negara Asia Pasifik. Jurnal Media Ekonomi dan Manajemen Vol. 31 No. 1: 14-25.Norwandi, D. (2006). Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Edisi Terbaru: Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Selemba Empat.Nurdiwaty, D & Zaman, B. (2016). Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah di Kota Kediri. Jurnal Ekonomika-Bisnis Vol. 7 No. 1: 31-40.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Perubahan peraturan Permendagri No 32 Tahun 2011)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.Rinusu (2003). Panduan Praktis Mengontrol APBD. Jakart: Civil Education and Budget Transparency Advocation (CIBA) and Friedrich Ebert Stiftung (FES).Ross, A. (1973). The Economic Theory Of Agency: The Pricipal’s Problem. American: Economic Review Vol. 63 No. 2: 134-139.Saragih, J, P. (2003). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi. Ghalia Indah: Jakarta.Saputra, B. (2012). The Impact Of Fiscal Decentralization On Corruption In Indonesia. Jurnal Borneo Administrator Vol. 8 No. 3: 293-309.Siregar, H dan Wahyuniarti, D. (2008). “Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin”.Smith, A. (1776). The Wealth Of Nations, Teori Ekonomi Klasik. Konsep Rent-Seeking.Sudarto. (1977). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: AlumniSugiyono. (2009). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: AlfabetaTADF. (2013). “Evaluasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Upaya Peningkatan Kualitas Belanja Daerah”. Laporan Penelitian. Jakarta: TADF Kemenkeu Republik Indonesia.Transparency International Indonesia. (2010). Indeks Presepsi Korupsi. Diakses dari http://riset.ti.or.id/ipk-indonesia/Transparency International Indonesia. (2015). Indeks Presepsi Korupsi. Diakses dari http://riset.ti.or.id/ipk-indonesia/Transparency International Indonesia. (2017). Indeks Presepsi Korupsi. Diakses dari http://riset.ti.or.id/ipk-indonesia/Transparency International Indonesia. (2017). Laporan Indeks Presepsi Korupsi.Undang-Undang Republik Indonesia. (2001). Nomor 20 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Undang-Undang Republik Indonesia. (2015). Nomor 2 Tentang Pemerintah Daerah.Widarjono, A. (2009). Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya. Edisi Ketiga. EKONESIA: Yogyakarta.Windarti, A. (2015). Pengaruh Anggaran Belanja Daerah dan Senjangan Anggaran Terhadap Tingkat Korupsi Di Indonesia. Ilmu Sosial Vol. 8 No. 1: 49-65.Yacoub, Y. & Adelia, R. (2011). Pengaruh Belanja Publik dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Barat. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahawan.Yusup, M. & Aryani, A, Y. (2015). Kepala Daerah, Partai Politik dan Indikasi Korupsi Belanja Modal. Jurna Ekonomi Vol. 2 No. 1: 61-78