Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Outcomes Dalam Bidang Pendidikan di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap outcomes dalam bidang pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 – 2017. Menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan model regresi Fixed Effect. Data diolah dengan menggunakan aplikasi Eviews9.Hasil penelitian menunjukkan bahwa desntralisasi fiskal yang di proksikan dengan Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah SD. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan mempunyai hubungan yang positif namun tidak signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah SD. Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah SMP. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Angka Partisipas Sekolah SMP. Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan yang negative dan signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah SMA. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan memiliki hubungan yang negative dan tidak signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah SMA.Kata Kunci : Desentralisasi Fiskal, Pendapatan Asli Daerah, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Angka Partisipasi Sekolah.DAFTAR PUSTAKAAdisasmita, R. (2011). Manajemen Pemerintahan Daerah. Yogyakarta; Graha Ilmu.Anggaraini, H.G. (2014). Analisis Output dan Outcomes Bidang Pendidikan Dalam Era Otonomi Daerah di Jawa Tengah. Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan Vol. IX, No. 1.Arsyad, L. (1999). Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah. BPFE Yogyakarta.Astri, M., Nikensari, S.I., & Wiralaga, H.K. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Vol.1 No. 1. Bachrul, E. (2002). Keuangan Pemerintah Daerah Otonom Di Indonesia, Jakarta. UI-Press.Badan Pusat Statistik. (2014). Kalimantan Barat Dalam Angka. Kalimantan Barat: Badan Pusat Statistik. Percetakan Bhakti.Badan Pusat Statistik. (2015). Kalimantan Barat Dalam Angka. Kalimantan Barat: Badan Pusat Statistik. Percetakan Bhakti.Badan Pusat Statistik. (2016). Kalimantan Barat Dalam Angka. Kalimantan Barat: Badan Pusat Statistik. Percetakan Bhakti.Badan Pusat Statistik. (2017). Kalimantan Barat Dalam Angka. Kalimantan Barat: Badan Pusat Statistik. Percetakan Bhakti.Badan Pusat Statistik. (2018). Kalimantan Barat Dalam Angka. Kalimantan Barat: Badan Pusat Statistik. Percetakan Bhakti.Bakti, G.P., & Kodoatie, J.M. (2012). Analisis dampak desentralisasi fiskal terhadap angka melek huruf perempuan dan angka partisipasi sekolah perempuan di kabupaten/kota provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Diponegoro Journal of Accounting Volume 1, Nomor 1.Barzelay, M. (1991). Managing Local Development, Lesson from Spain. Policy Sciences, 24.Boediono. (1999). Teori Pertumbuhan Ekonomi, Yogyakarta: BPFE.Devarajan, S., Swaroop, V., & Zou, H. (1996). The composition of public expenditure and economic growth. Journal of monetary economics, 37 (2).Dumairy. (1997). Perekonomian Indonesia. Penerbit Erlangga, Jakarta.Ebel, R.D. & Serdar, Y. (2002). On the Measurement and Impact of Fiscal Decentralization. World Bank Study 2809, Policy Research Working Paper.Fransisca, C. (2009). Peran Partisipasi Kegiatan di Alam Masa anak, Pendidikan dan Jenis Kelamin sebagai Moderasi Terhadap Perilaku Ramah Lingkungan. Disertasi S3. Program Magister Psikologi Fakultas Psikologi. Unversita Gadjah Mada Yogyakarta.Halim, Abdul. (2004). Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.Hamzah, F., Rosyadi., & Kartika, M. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Gender Gap dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Ketimpangan Pendidikan dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan 2017, Vol. 6 , No. 2.Huda, N.A., & Sasana, H. (2013). Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Outcomes Pelayanan Publik Bidang Pendidikan (Studi kasus: Provinsi DKI Jakarta. Diponegoro Journal Of Economics. Volume 2, Nomor 1.Isdijoso, B. (2002). Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Sektor Pendidikan di Kota Surakarta). Kajian Ekonomi Dan Keuangan Vol. 6 No. 1, 2002.Khairunnisa. Hartoyo, S., & Anggreni, L. (2014) . Determinan Angka Partisipasi Sekolah SMP di Jawa Barat, Determinant of Junior Secondary School Enrollment Rate in West Java. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol. 15 No. 1 Juli 2014, p-ISSN 1411-5212; e-ISSN 2406-9280.Khotijah, U. (2015). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Outcomes Pelayanan Publik Bidang Pendidikan, Studi Kasus : Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Dan 2012. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.Kusuma, H. (2016). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Vol. 9 No. 1. Februari 2016.Lugastoro, D.P. (2013). Analisis Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. Jurnal Ilmiah. Universitas Brawijaya, Malang.Mahendra, P.G., & Ulupui, I.G.K.A. (2015). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 11.3 (2015). ISSN : 2302 – 8556.Mangkoesoebroto, G. (1994). Kebijakan Publik Indonesia Substansi dan Urgensi. Jakarta, Gramedia Pustaka.Mangkoesoebroto, G. (1999). Kebiiakan Ekonomi Publik Di Indonesia. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.Mangkoesoebroto, G. (2001). Ekonomi Publik, Edisi 3. BPFE, Yogyakarta.Mardiasmo. (2002). Ekonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI Yogyakarta.Mardiasmo. (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Edisi ke - 2, Penerbit ANDI Yogyakarta.Samsubar, S. (2003). Kemampuan Pinjam Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia, Vol. XIV No. 2 Desember 2003, Semarang : Media Ekonomi & Bisnis.Saragih, J.P. (2003). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.Sasana, H. (2006). Analisis dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten/Kota Provinsi jawa Tengah. Jurnal Dinamika Pembangunan Vol. 3 No. 2/ Desember 2006 :145-170.Sasana, H. (2009). Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dalam Era Desentralisasi Fiskal. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE). Vol. 16, No.1. Maret 2009, Hal. 50 – 69.Simanjuntak, R.A. (2002). Transfer Pusat ke Daerah : Konsep dan Praktik di Beberapa Negara. Dalam Dana Alokasi Umum : Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah. Penerbit Kompas, Jakarta.Simanjuntak, T. (2001). Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah , Bunga Rampai Manajemen Keuangan daerah. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.Sudewi & Wirathi. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Propinsi Bali. E-jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 2, No. 3.Sukirno, S. (2000). Makroekonomi Modern. Jakarta: PT Raja Drafindo Persada.Suparno, H. (2014). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Dan Infrastuktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Ekonomika-Bisnis Vol. 5 No.1. Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur.Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). Pembangunan Ekonomi (11th Edition ed., Vol. I). Jakarta: Erlangga.Trisnantoro, L. (2008). Reposisi Dinas Kesehatan Akibat Kebijakan Desentralisasi dan Sistem Kesehatan Wilayah.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang “Sistem Pendidikan Nasional”.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang “Pemerintahan Daerah”.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah”.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah”.Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang “Pendanaan Pemerintahan Daerah Dalam Pelaksanaan Desesntralisasi Fiskal”.Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang “Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah”.Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang “Pemerintahan Daerah”.Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pendapatan Asli Daerah”