EFISIENSI PENGELUARAN PEMERINTAH PADA SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2017. Metode yang digunakan adalah Data Envelopment Analysis (DEA) dengan asumsi Variabel Return to Scale (VRS). DEA dipilih karena mampu menangani banyak input dan output. Variabel yang digunakan untuk megetahui efisiensi di sektor pendidikan adalah pengeluaran pendidikan sebagai variabel input, rasio guru-murid dan rasio sekolah-murid sebagai variabel output. Sedangkan variabel yang digunakan untuk mengetahui efisiensi di sektor kesehatan adalah pengeluaran kesehatan sebagai variabel input, rasio jumlah dokter-100.000 penduduk, rasio jumlah tempat tidur tersedia di rumah sakit-100.000 penduduk dan rasio jumlah bidan-100.000 penduduk sebagai variabel output.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum sebagian besar daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2013-2017 relatif belum efisien. Hal ini diperoleh dari hasil perhitungan tingkat efisiensi melalui software maxDEA, bahwa dari 14 kabupaten/kota hanya ada 2 daerah yang mencapai efisiensi sempurna pada sektor pendidikan. Sedangkan pada sektor kesehatan terdapat 4 daerah yang mencapai kondisi efisiensi sempurna selama periode penelitian. Kata kunci: Efisiensi, Pendidikan, Kesehatan, DEA RINGKASAN EFISIENSI PENGELUARAN PEMERINTAH PADA SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT 1. Latar BelakangPembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara, dikatakan maju bukan hanya dihitung dari pendapatan domestik bruto saja tetapi juga mencakup aspek harapan hidup serta pendidikan masyarakatnya. Sekurangnya ada dua sektor yang harus diperhatikan oleh pemerintah sehubungan dengan upaya memperluas kesempatan penduduknya untuk mencapai hidup layak yaitu pendidikan dan kesehatan (Widodo dkk, 2011). Berdasarkan Data dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, dalam rekap APBDmmenunjukkan bahwa pengeluaran pada sektor pendidikan dan kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat selama periode penelitian cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga dapat diambil asumsi bahwa dengan pengeluaran yang meningkat, pelayanan publik akan meningkat secara kuantitas maupun kualitas yang pada akhirnya diharapkan berdampak kepada meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat. Salah cara meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan adalah dengan cara peningkatan pembangunan berbagai fasilitas dan sarana layanan pendidikan dan kesehatan publik yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung, dengan keberadaannya yang representatif, murah dan aksesnya mudah dijangkau oleh masyarakat untuk dimanfaatkan secara optimal. Fasilitas dan pelayanan menjadi salah satu jembatan pengalokasian pengeluaran di sektor pendidikan dan kesehatan untuk membantu meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat, dan apakah fasilitas dan pelayanan yang ada sudah efisien dan optimal dalam pengadaannya sesuai dengan pengeluaran pendidikan dan kesehatan yang ada di setiap wilayah.2. PermasalahanBagaimana tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2017?Bagaimana tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2017?3. Tujuan PenelitianMengetahui tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2017.Mengetahui tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2017.4. Metode PenelitianData yang digunakan dalam penelitian ini berupa pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan, Rasio Guru-Murid, Rasio Sekolah-Murid, Rasio Jumlah Dokter Per 100.000 Penduduk, Rasio Jumlah Tempat Tidur Tersedia di Rumah Sakit Per 100.000 Penduduk dan Rasio Jumlah Bidan Per 100.000 Penduduk. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode non parametric dengan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dan menggunakan pendekatan Variable Return to Scale (VRS). Data diolah dengan menggunakan software maxDEA.5. Hasil dan PembahasanHasil menunjukkan bahwa berdasarkan pengolahan data dengan software maxDEA, dari 14 kabupaten/kota hanya ada 2 daerah yang mencapai efisiensi sempurna pada sektor pendidikan. Sedangkan pada sektor kesehatan terdapat 4 daerah yang mencapai kondisi efisiensi sempurna selama periode penelitian. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah tersebut sudah efisien dalam menggunakan sejumlah input pengeluaran yang dikeluarkan pemerintahnya di sektor pendidikan dan kesehatan terutama yang dialokasikan untuk penyediaan output fasilitas dan layanan pendidikan dan kesehatan.6. Kesimpulan dan SaranKesimpulanBerdasarkan hasil analisis efisiensi pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2017 dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA), maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat masih mengalami inefisiensi dalam pengeluaran pendidikan dan kesehatan di masing-masing daerahnya. Adapun daerah yang sudah mencapai kondisi efisiensi selama periode penelitian pengeluaran di sektor pendidikan dan kesehatan adalah Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Kayong Utara. Sedangkan daerah yang tidak efisien pada pengeluaran pendidikan namun efisien di pengeluaran kesehatan yaitu Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Dan masih terdapat 10 daerah belum mampu mencapai kondisi efisien pada pengeluaran pendidikan dan kesehatanSaranSaran yang diberikan penulis sehubungan dengan hal tersebut adalah:Bagi daerah yang sudah mencapai kondisi efisien, diharapkan pemerintah daerah tetap melakukan monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan pengeluaran pada sektor pendidikan dan kesehatan untuk menjaga konsistensi nilai efisiensi yang telah dicapai.Bagi kabupaten/kota yang belum efisien dapat melakukan bechmarking ke daerah yang sudah efisien sebagai acuan dalam kinerja pengeloaan keuangan pada sektor pendidikan dan sektor kesehatan.Perlu adanya kebijakan perencanaan yang baik dimana pemerintah daerah membuat skala prioritas sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing dan prosedur pengalokasian anggaran yang tepat sasaran sehingga pengelolaan pengeluaran pendidikan dan kesehatan bisa mencapai output yang optimal.Rujukan untuk penelitian selanjutnya agar menambahkan variabel-variabel yang sebelumnya tidak digunakan pada penelitian ini serta untuk menambahkan periode pengukuran yang lebih lama sehingga dapat menghasilkan analisisis penelitian yang lebih detil DAFTAR PUSTAKA Adi Widodo, dkk. (2011). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Jawa Tengah. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan.Vol. 1, No 1. Hal 25-42 Amalia, Firda Rizky dan Purbadharmaja, Ida Bagus Putu. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Keserasian Alokasi Belanja terhadap Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana. ISSN: 2303-0178. 257-264. Badan Pusat Statistik. (2014). Kalimantan Barat dalam angka 2014. Pontianak: Badan Pusat Statistik. _____. (2015). Kalimantan Barat dalam angka 2015. Pontianak: Badan Pusat Statistik. _____. (2016). Kalimantan Barat dalam angka 2016. Pontianak: Badan Pusat Statistik. _____. (2017). Kalimantan Barat dalam angka 2017. Pontianak: Badan Pusat Statistik. _____. (2018). Kalimantan Barat dalam angka 2018. Pontianak: Badan Pusat Statistik. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. (2013). Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013. Pontianak. _____.(2014). Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014. Pontianak. _____.(2015). Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015. Pontianak. _____.(2016). Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016. Pontianak. _____.(2017). Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017. Pontianak. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan - Republik Indonesia. (2014). Data Realisasi Belanja APBD Ta 2013-2017 Menurut Fungsi, Kalimantan Barathttp://www.djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=316 Indriati, N.E. (2014). Analisis Efisien Belanja Daerah di Kabupaten Sumbawa (Studi Kasus Sektor Pendidikan dan Kesehatan). Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan. 6 (2): 192-205 Haryadi. (2011). Analisis Efiesiensi Teknis Bidang Pendidikan (Penerapan Data Envelpopment Analysis). Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.http://lib.ui.ac.id/detail?id=20165258 Kurnia, Akhmad Syakir. (2006). Model Pengukuran Kinerja dan Efisiensi Sektor Publik Metode Free Disposable Hull (FDH). Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 11, No.1 : 1-20. Khusaini, Muhamad (2006), Ekonomi Publik : Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah. Malang: BPFE Unbraw. Lestari, Triyanti. (2013). Analisis Efisiensi Belanja Daerah Di Jawa Timur (Studi Kasus Sektor Pendidikan dan Kesehatan Tahun 2009-2011). Jurnal Ilmiah, Vol. 1, No. 2 : 1-13. Universitas Brawijaya Malang. Mangkoesoebroto, Guritno. (1999). Ekonomi Publik. Yogyakarta: BPFE Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Michael P. Todaro & Stephen C. Smith. (2011). Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Erlangga Pertiwi, Lela Dina. (2007). Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi Pembangunan , Vol. 12, No 2. Hal 123-139 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan Prasetya, Ferry. (2012). Teori Pengeluaran Pemerintah, Bagian V. Modul Ekonomi Publik. Universitas Brawijaya Malang. Putra, Windhu. (2017). Dampak Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Perbatasan Indonesia. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 6. No. 2, 120 - 138. Universitas Tanjungpura Putri, Aristyasani. (2015). Efisiensi Teknis Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya. Vol. 4 No. 2 Rapiuddin & Bahrul, U. R. (2017). Efisiensi Belanja Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Di Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Ecces. Vol. 4 No. 1 Rusydiana A. S. (2013). Mengukur Tingkat Efisiensi dengan Data Envelopment Analysis. Bogor: Smart Publishing. Sebayang, Asnita Frida. (2005). Kinerja Kebijakan Fiskal Daerah Di Indonesia Pasca Krisis. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.10, No.3, 203-204. Universitas Islam Bandung. Suharto, Edi. (2010). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung Refika Aditama. Todaro, Michael P. (2003). Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Alih Bahasa: Aminuddin dan Drs.Mursid. Jakarta: Ghalia Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Yatiman N. & Pujiyono A. (2013). Analisis Efisiensi Teknis Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Privinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008-2010. Jurnal of Economics. Vol. 2, No.1, Halaman 1-13. Yoto. (2012). Analisis Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia (Suatu Kajian Praktis Dalam Sistem Pengelolaan Anggaran Pendidikan Pada Sekolah Menengah Umum Dan Kejuruan). Jurnal Teknik Mesin. No.