Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Pendidikan terhadap kemiskinan di Kalimantan Barat

Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan seiring dengan angka pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan pendidikan yang juga ikut meningkat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten/Kota guna mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat 2013-2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat. Pengolahan data dalam penelitian ini adalah menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan model Fixed Effect Weight(FEW) dengan teknik Pooled Least Square. Jenis data yang digunakan yaitu data panel yang merupakan kombinasi dari data time series 5 Tahun (2013-2017) dan data cross section 14 kabupaten/kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat.DAFTAR PUSTAKAAdriani, E & Wahyudi (2015) Pengaruh tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari. 15 (2) Ali, M (2009) Pendidikan untuk pembangunan nasional (menuju bangsa Indonesia yang mandiri dan berdaya saing tinggi) Jakarta: Gramedia Amin, F (2019) Penganggaran di pemerintah daerah, Malang : UB Press Arini & Mustika, M. D. S (2015) Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja tidak lansung terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali tahun 2017-2013. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana. 4 (3) Bhinadi, A (2017) Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, Yogyakarta: Deepublish Bratakusumah, D. S., & Solihin, D (2004) Otonomi penyelenggaraan pemerintah daerah, Jakarta: Gramedia Badan Pusat Statistik (2013) Kalimantan Barat Dalam Angka, Pontianak, BPS Kalbar ……………………(2014) Kalimantan Barat Dalam Angka, Pontianak, BPS Kabar ……………………(2015) Kalimantan Barat Dalam Angka, Pontianak, BPS Kalbar ……………………(2016) Kalimantan Barat Dalam Angka, Pontianak, BPS Kalbar ……………………(2017) Kalimantan Barat Dalam Angka, Pontianak, BPS Kalbar Cahyat,A., Gönner, C, & M Haug,(2007) Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga: Sebuah Panduan dengan Contoh dari Kutai Barat, Indonesia, Bogor: CIFOR Indonesia Chambers, R (1983). Rural Development, Putting the Last First, Longman : London. Darmadi, H (2019) Pengantar pendidikan era globalisasi (konsep dasar, teori, strategi dan implementasi dalam pendidikan globalisasi) Banten : An1mage Dewi, I, Paulus, S, Koleangan, R. A. M & Engka D.S.M (2017) analisis pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap kemiksinan melalui belanja daerah di Kota Bitung. 19 (2)Edward H (2016) perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Jurnal ilmu pemerintahan widyapraja, 4 (1) Fauzan, M (2006) Hukum pemerintahan daerah, kajian tentang hubungan aantara pusat dan daerah, Yogyakarta: UII Press Firdausy, C. M (2017) Kebijakan dan strategi peningkatan pendapatan asli daerah dalam pembangunan nasional. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia Hasbullah (2001) Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Herman (2018) Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Pekanbaru. Equilibrium, 6 (2) Hodijah, S (2017) Pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, PAD terhadap kemiskinan melalui kesempatan kerja di Provinsi Jambi. Jurnal ekonomi dan kebijakan publik Indonesia, 4 (2) Istimal, I (2012) dampak dana alokasi umum terhadap kemiskinan di kota tangerang, Jurnal liquidity, 1 (1) Jhingan, M. L. (2012) Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta :Rajawali Press. Jolianus (2016) Analisis pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di provinsi Sumatra Barat dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. Journal of economic and economic education. 4 (2) Kartasasmita, G (1996). Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, Jakarta: Pustaka Cidessindo Kuncoro, M (2006) Ekonomika Pembangunan (Teori, Masalah, dan Kebijakan), Yogyakarta : UPP STIM YKPN manado tahun 2004-2014, Jurnal Berkala Ilmiah efisiensi, Fakultas ekonomi dan Bisnis jurusan ilmu ekonomi pembangunan, Universitatas Sam Ratulangi Manado. 14 (3) Manek, M & Badrudin, R (2016) Pengarunh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di provinsi nusa tenggara timur. Telaah Bisnis, 17 (2) Nurcholis, H (2007) Teori dan praktif pemerintahan dan otonomi derah, Jakarta: Grasindo Oktaviani, A. N (2018) Pengaruh pinjaman daerah, pendapatan asli daerah terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Economic development Analysis journal 7 (3) Rika, S. D, Munawaroh & Puruwita, D (2012) pengaruh tingkat pendidikan, pendapatan perkapita dan pengangguran terhadap kemiskinan di DKI Jakarta. Econosains, 10,(2) Ritonga, H.(2003). Perhitungan Penduduk Miskin. Jakarta: Badan pusat Statistik. Rumawas, W (2014) pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di kabupaten Sitaro. Jurnal Logos Spectrum, 9 (1) Seran, S (2016) pendidikan dan pertumbuhan ekonomi versus kemiskinan penduduk (kasus provinsi nusa tenggara timur) Yogyakarta : Deepublish Setiyawati, A & Hamzah, A (2007) Analisis pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran, pendekatan analisis jalur. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. 4 (2) Sholeh, A & Rahayu, Y (2018) Analisis pengarun tingkat pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi. Jurnal Sungkai 6 (1) Sitepu, R. K. & Sinaga, B. M (2004) Dampak Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia : Pendekatan Model Computable General Equilibrium” Sugianto, (2007) Pajak dan retribusi daerah (pengelolaan pemerintah daerah dalam aspek keuangan, pajak, dan retrebusi daerah), Jakarta : Grasindo Sumodiningrat, G (1999). Pemberdayaan Masyarakat, Jaring Pengaman Sosial, Jakarta: Gramedia Suparlan, P (2004). Kemiskinan di Perkotaan. Jakarta: Yayasan Obor. Suparmoko, M. (2003) Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek, Yogyakarta: BPFE-UGM.Supriatna, T (1997), Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan, Bandung: Humaniora Utama Suryandari, A. N (2017) pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2004-2014. Universitas Negeri Yogyakarta Suwandi (2015)Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan di Kabupaten/ Kota Induk Provinsi Papua. Yogyakarta : CV Budi Utama Syafril & Zen, Z (2017) Dasar dasar ilmu pendidikan, Jakarta : Kencana Tilaar, H.A.R.. (2002) Membenahi Pendidikan Nasional. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Todaro, M. P & Smith, S. C (2003) Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan, Jakarta : Erlangga Todaro, M. P & Smith, S. C (2006) Pembangunan Ekonomi, Jakarta: Erlangga Wahyu, W (1994) Maksimasi pendapatan asli daerah sebagai kekuatan ekonomi daerah, Jurnal Akuntansi dan Manajemen, STIE YKPN, 21 (3) Warjio (2006) Politik Pembangunan (Paradoks, teor, Aktor dan ideologi), Jakarta:Kencana Wulandari, P. A., & Iryanie, E (2018) Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah, Yogyakarta :Deepublish (CV Budi Utama) Yacoub, Yarlina (2012). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemsikinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Eksos. Vol. 8, Nomor 3. ISSN 1693-9093. Yuliani, I (2019) Pengaruh belanja dan investasi terhadap kemandirian dan pertumbuhan ekonomi daerah, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia (anggota IKAPI