ANALISIS DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ( BBNKB ) KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

AbstractPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perhitungan dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor apakah sudah sesuai dengan undang-undang dan Peraturan Gubernur,untuk mengetahui perbandingan dana bagi hasil PKB dan BBNKB berdasarkan potensi daerah serta Kontribusi dana Bagi Hasil PKB dan BBNKB terhadap Pendapatan Daerah kepada Kebuoaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah untuk masing masing Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Provinsi sebesar 70% dan Pemerintah Kabupatan/Kota sebesar 30%. Selanjutnya untuk setiap Kabupaten/Kota pembagiannya 25% berdasarkan pemerataan dan 75% berdasarkan potensi atau realisasi penerimaan pajak masing-masing Kabupaten/Kota. Bagi Hasil PKB dan BBNKB memiliki kontribusi yang sangat rendah terhadap Pendapatan Daerah di Kalimantan Barat. kunci: Bagi Hasil, Kontribusi, Pajak Kendaraan Bermotor(PKB), Bea Balik Nama Kendaraan BermotorDAFTAR PUSTAKABadan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.Bigdai. Vitaly. 2000. Fiscal Decentralization and Tax Sharing in Transition Economies. Thesis. National University “Kiev-Mohyla Academy”.Chalid, Pheni. 2005, “ Keuangan Daerah Investasi dan Desentralisasi “. Kemitraan.JakartaDamang, Rineka cipta. Pendapatan Asli Daerah. http:/www.negarahukum.com/hukum/pendapatan asli-daerah.html. (diakses pada 27 September 2017).Darmono. 2010. Analisis Dana Bagi Hasil Pajak Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah di Kabupaten Berau. Jurnal Manajemen dan Akuntansi. Vol. 11 No. 2.Davoodi, Hamid and Heng-fu Zou. 1998. Fiscal Desentralization and Economic Growth: A CrossCountry Study, Journal of Urban Economics.Ebel, Robert D. dan Yilmaz, Seidar. 2002. Concept of Fiscal Decentralization and World Wide Overview. World Bank Institute. Tersedia:http://www.worldbank.org.Endarmoko, Eko. 2006. Tesaurus Bahasa Indonesia. Jakarta: Gremedia Indonesia Pustaka Utama.Fajri, Em Zul dan Senja, Ratu Aprillia. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Difa Publisher.Halim, Abdul. 2001. Anggaran Daerah dan “ Fiscal Stress” (Sebuah studi kasus pada anggaran daerah provinsi di Indonesia). Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol. 16 No.4.Halim, A. 2004. Manajeman Keuangan Daerah. Yogyakarta : UMP AMP YPKN. , 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.Halim, Abdul dan Ibnu Mujib. 2009. Problem desentralisasi dan perimbangan keuangan pemerintah pusat-daerah Peluang dan tantangan dalam pengelolaan sumber daya daerah. Yogyakarta : Penerbit Sekolah Pasca Sarjana UGM.Kaho J. Riwu. 2007. Analisis Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah.Kartika, M. (1025) Transfer Pusat dan Upaya Pendapatan Asli Daerah (studi kasus Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat). Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan Vol (4) No. 1 45-47.Kuncoro, M. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Erlangga.Magistya, Oti Dwi. 2018. Pemanfaatan Dana Bahi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Lampung.Maharani, Novia Ratna dan Achmad Husaini, Sunarti. 2011. Analisis Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Sebagai Upaya Peningkatan Pembangunan Daerah. Jurnal Universitas Brawijaya.Mardiasmo. 2004. Perpajakan, edisi revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi Offset.Nurulloh, Arham. 2014. Analisis Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pengaruhnya pada Pendapatan Daerah di Kabupaten Bantul Periode 2006-2012. Skripsi.etd.repository.ugm.ac.id.Ojong, Cornelius M dan Ogar Anthony, Oka Felix Arikpo. 2016. The Impact of Tax Revenue on Economic Growth: Evidence from Nigeria. Journal of Economics and Finance. Volume 7, Issue 1.Pradana, Fiqih dan Mochammad Al Musadieq, Zahro ZA. 2014. “ Analisis Kontribusi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Dana Pembangunan daerah Kota Malang periode 2010-2014. Jurnal Universitas Brawijaya.Pradnyana, Putu Aryandhi dan Gede Putra Ariana. 2018. Pola Bagi Hasil Pajak Provinsi Dengan Daerah Kabupaten / Kota Di Bali Terkait Perda Bali Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Penetapan Pemberian Sebagai Hasil Penerimaan Pajak Provinsi Bali Kepada Kabupaten / Kota.Rahayu, Ani Sri.2014. Pengantar Kebijakan Fiskal. Jakarta: Bumi Aksara.Ritonga, Irwan Taufiq. 2010. Perencanaan dan penganggaran keuangan daerah Indonesia. Yogyakarta : sekolah pascasarjana UGM.Saidi, Muhammad Djafar. 2010. Pembaruan Hukum Pajak. Jakarta: Rajawali PersSiti Resmi. 2005. “Perpajakan Teori dan Kasus”, Edisi Dua, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.Simajuntak, Timbul Hamonangan. 2009. Kepatuhan Pajak ( Tax Compliance ) dan dana bagi hasil pajak dalam perekonomian di Jawa Timur. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan Vol.1 No.2 2009.Suprianto.2013.Analisis Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi) Kepada daerah Kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal ekonomi. Edisi Ke XXXIII Tahun Ke XXII Desember 2013 Vol. 2.Theo, Jordi, sifrid Pangemanan dan Stanley Kho Walandouw. 2018. Analisis Penerimaan dan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4).Velayati, M Rizkika, Dkk. 2013. Analisis efektivitas dan kontribusi tindakan penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa sebagai upaya pencairan tunggakan pajak (Studi pada kantor pelayanan pajak pratama batu tahun 2010-2012). Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.Waluyo. 2009. “Perpajakan Indonesia”, Edisi ke Delapan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.Winarso, widi.2015. Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada CP DISPENDA Provinsi Wilayah Sukabumi Kabupaten II). Seminar Nasional Inovasi dan Tren (SNIT).Yani, Ahmad. 2002, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.Peraturan Perundang-UndanganPeraturan daerah Nomor 2 Tahun 2012 “ Tentang Dana Bagi Hasil Pajak”, Pemerintah Daerah, Kalimantan Barat. Jurnal Unud vol.6, No.2.https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/39008Peraturan Gubernur 33 Tahun 2013 “Tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten /Kota di Provinsi Kalimantan Barat”.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009,“Tentang ketentuan umum dalam tata cara perpajakan”, Pemerintah RI, Jakarta.Undang-Undang Nomor 23A Tahun 1945,“Tentang Pajak”, Pemerintah RI, Jakarta.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,“Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, Pemerintah RI, Jakarta.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, “Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah ”,Pemerintah RI, Jakarta.Sumber LainRahino, Rizki Prabowo. 2018. Midji minta kepala BPKPD segera bayar bagi hasil pajak ke 14 Kabupaten/Kota. Artikel Tribun Pontianak. https://pontianak.tribunnews.com/2018/10/07/midji-minta-kepala-bpkpd-kalbar-segera-bayar-bagi-hasil-pajak-ke-14-kabupaten-dan-kota.