Responsibilitas Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Terhadap Mekanisme Harga (Analisis Tentang Proteksi Harga Pala Dalam Perspektif Hukum Islam)

Penetapan harga merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Aceh Selatan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonian masyarakat, Ketika perekonomian masyarakat merosot yang diakibatkan harga pala menurun, maka pihak pemerintah memiliki wewenang untuk mengeluarkan kebijakan. Metode penetapan harga ini tidak dilarang di dalam Islam dengan ketentuan harga yang ditetapkan oleh pihak pemerintah tidak menzalimi antara penjual dan pembeli. Hal ini menjadi permasalahan dan tujuan dalam penelitian yaitu bagaimana fluktuasi harga pala dan pengaruhnya terhadap petani pala di kabupaten Aceh Selatan, tingkat intervensi pemerintah kabupaten Aceh Selatan dalam memproteksi harga pala yang di tinjau menurut hukum Islam serta tingkat keberhasilan pemerintah kabupaten Aceh Selatan dalam menetralisir harga pala. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, sedangkan teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan sedangkan data sekunder melalui penelitian perpustakaan. Dari hasil penelitian dapat diketahui harga pala memiliki peran yang sangat penting bagi pentani Aceh Selatan. Fluktuasi harga pala terjadi pada tahun 2014 sampai tahun 2018, pada saat harga pala tinggi perekonomian masyarakat bisa terpenuhi bukan hanya kebutuhan pokok, bahkan kebutuhan sekunder begitu juga sebaliknya menurunnya harga pala, masyarakat kehilangan sumber pendapatan dan mengalami kemiskinan. Pemerintah tidak bisa intervensi harga dalam pasar karena tergantung kepada permintaan dan penawaran serta kerelaan antara penjual dan pembeli. Tingkat keberhasilan yang dilakukan pemerintah kabupaten Aceh Selatan sedikit banyaknya sudah berhasil, seperti membasmi penyakit pala sehingga produksi menjadi lebih baik, bersosialisasi dengan masyarakat dan membentuk Lembaga Ekonomi Masyaraka