Pola Warga Negara Asing dalam Penguasaan Tanah di Kabupaten Simeulue (Studi Kasus di Kecamatan Teupah Barat dan Teupah Tengah)

Permasalahan penguasaan tanah oleh warga Negara asing (WNA) di Indonesia masih mendapatkan perhatian publik salah satunya adalah di Kabupaten Simeulue. Beberapa fakta dilapangan bentuk penguasaan tanah di Kabupaten Simeulue oleh warga Negara asing (WNA) dilakukan dengan cara perjanjian pinjam nama. Kata nomineedigunakan bagi warga Negara asing (WNA) untuk dapat menguasai tanah dengan meminjam nama warga Negara Indonesia (WNI) dan dibuatlah perjanjian nomineedengan “Akta Dibawah Tangan” antara warga Negara Indonesia (WNI) dan warga Negara asing (WNA) tersebut, dimana dengan menggunakan perjanjian tersebut warga Negara asing (WNA) dapat memiliki tanah dengan hak milik. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pola dan dampak penguasaan tanah oleh warga Negara asing (WNA) di Kabupaten Simeulue, untuk mengetahui pengaruh penguasaan tanah oleh warga Negara asing (WNA) terhadapap Kedaulatan Indonesia baik pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi. Teknis analisis data menggunakan analisis deskripsi. Hasil penelitian menemukan bahwa pola penguasaan tanah oleh warga Negara asing (WNA) di Kabupaten Simeulue dengan cara a) menikahi warga lokal, b) Kerjasama dengan orang Indonesia, c) Melalui hubungan saudara, penjualan tanah ke pihak asing mungkin akan memberikan dampak negatif kepada masyarakat sendiri dimana sisi politik menjadikan masyarakat sebagai budak dalam negeri sendiri sertawarga asing menguasai kekuasaan masyarakat Kabupaten Simeulue dan akan menindas rakyat kecil. Selain itu juga berdampak pada sosial budaya dimana mempengaruhi pola pikir perilaku masyarakat, kemudian perbedaan budaya yang cukup tajam tidak sesuai dengan syariat Islam terutama dalam berbusana, serta berkembang budaya barat lainnya. Pengaruh menjual tanah ke pihak asing tentu sangat merugikan kedaulan NKRI yang dimana pemerintah dan masyarakat dikatakan tidak berdaulat serta telah menghianati peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan serta terjadinya ketidakadilan badan hukum undang-undang terhadap sebagian masyarakat, jika warga Negara asing (WNA) menguasai tanah warga lokal di Simeulue kemungkinan mereka akan menguasai seluru kabupaten Simeulue dan masyarakat lokal akan diisolir dari pulau tersebut. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Simeulue perlu membuat sebuah regulasi yanga mengatur tentang penguasaan tanah oleh warga negara asing agar tanah di Kabupaten Simeulue dapat dijaga secara utuh oleh warga lokal dibawah naungan NKRI