Kebijakan Pemerintah Terhadap Eksplorasi Pertambangan Secara Individual Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Eksplorasi Pertambangan Emas Di Kawasan Panton Luas Kabupaten Aceh Selatan)

Di Kabupaten Aceh Selatan Kecamatan Sawang terdapat usaha pertambangan yaitu pertambangan yang terdapat di kawasan Panton Luas, Sawang Aceh Selatan. Pertambangan tersebut mengakibatkan dampak yang begitu besar bagi masyarakat. Masyarakat banyak yang beralih profesi dikarenakan adanya pertambangan. Sejak adanya pertambangan tersebut, telah banyak emas yang dihasilkan oleh penambang. Tetapi, masyarakat banyak yang melakukan tambang dengan prosedur yang tidak benar. Para penambang menggali tambang emas dengan cara tradisional tanpa mengetahui aturan yang benar serta risiko dan bahaya yang dirasakan penambang sendiri juga masyarakat disekitar kawasan pertambangan. Pertambangan tersebut berdampak terhadap ekonomi, kebudayaan, kesehatan dan keselamatan masyarakat, tentu apakah itu sesuai dengan aturan Hukum Islam. Kemudian bagaimana kebijakan pemerintah dalam menghadapi situasi tesebut. Pemerintah berperan mengawasi dan membuat aturan terkait eksplorasi tersebut. Sedangkan dalam Hukum Islam menggariskan sebuah sistem pengawasan yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermuamalah. Intelektual muslim menyatakan bahwa sistem pengawasan berlaku dalam sistem ganda dan berjenjang, yaitu pengawasan individu atas dirinya sendiri (internal) dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak lain (eksternal), dalam hal ini adalah pemerintah. Jadi, dalam Hukum Islam pemerintah disini selaku penguasa berhak mengawasi aktivitas pertambangan supaya dapat berjalan dengan prosedur yang baik agar terpenuhi dharȗrȋyah hidup manusia serta demi kemaslahatan hidup penambang dan masyarakat. Dalam pengelolaannya juga masih berdampak buruk bagi lingkungan karena penggunaan mercury yang sangat berbahaya dikarenakan Pemerintah belum membuat aturan yang tegas. Namun, sejauh ini pertambangan emas masih diperbolehkan