Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan Buruh Tani di Kecamatan Darussalam (Analisis menurut Konsep Ujrah)

Upah ialah imbalan yang diterima oleh pekerja dari pemberi kerja atas pekerjaan (jasa) yang telah dilakukannya. Dalam al-Qur’an dinyatakan setiap manusia akan memperoleh ganjaran (upah/ imbalan) atas apa yang dikerjakannya. Pemberian upah juga harus memenuhi prinsip keadilan serta kelayakan. Namun, dalam praktek pengupahan yang terjadi di Kecamatan Darussalam, adanya ketidakadilan upah yang diterima antara buruh laki-laki dan buruh perempuan walaupun pekerjaan yang mereka lakukan tersebut sama. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu: Pertama, bagaimana sistem pengupahan yang dilakukan petani terhadap jasa buruh tani di Kecamatan Darussalam. Kedua, bagaiamana pandangan hukum Islam terhadap sistem pengupahan buruh tani yang dipraktekkan di Kecamatan Darussalam. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode kualitatif. Sedangkan untuk pengumpulan data penulis menggunakan field research dan library research serta wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari solusi terhadap permasalahan upah yang terjadi di Kecamatan Darussalam. Sistem penetapan harga upah yang dipraktikkan oleh masyarakat Kecamatan Darussalam ada yang langsung ditetapkan oleh pemilik sawah, permintaan dari buruh dan sesuai kebiasaan setempat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan tersebut, yaitu: buruh laki-laki memiliki tanggung jawab memberi nafkah keluarga, buruh laki-laki dianggap lebih banyak tenaga dari buruh perempuan dan faktor adat kebiasaan setempat. Dari hasil penelitian menunjukkan upah/ imbalan yang diberikan oleh pemilik sawah kepada buruh tani tidak sesuai dengan prinsip dasar muamalah dalam konsep ujrah, masih terdapat ketidakadilan upah di mana upah yang diberikan kepada buruh tani laki-laki lebih tinggi dari pada buruh tani perempuan padahal mereka melakukan pekerjaan yang sama. Allah SWT tidak membedakan hamba-Nya melainkan dari sisi ketaqwaan makhluknya serta dalam Islam telah digariskan bahwa pemberian upah haruslah terpenuhi prinsip keadilan (proporsional) dan kelayakan agar hidup setiap manusia sejahtera. Sebaiknya ada ketentuan khusus dari Kecamatan dalam hal penetapan upah terhadap para buruh tersebut serta lebih memperhatikan keadilan dengan memperhatikan hak-hak buruh