Analisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Produk Berlabel halal (Studi pada Perusahaan Nozy Juice Lambaro Skep Banda Aceh)

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi konsumen, dalam hal ini pemerintah membuat suatu Undang-Undang yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam UUPK telah diatur tentang hak-hak konsumen yang kemudian menjadi kewajiban bagi pelaku usaha. Konsumen berhak atas informasi yang benar dan jujur dari pelaku usaha dan juga makanan yang bermutu dan mempunyai nilai gizi serta halal bagi konsumen muslim. Karena dalam Islam dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan juga halal. Untuk mengetahui makanan yang baik dan juga halal dari suatu produk tentu dibutuhkan suatu informasi. Informasi tersebut oleh pihak pelaku usaha dimuat ke dalam bentuk label pada kemasan suatu produk dan juga label halal untuk produk yang halal. Untuk memuat label halal pada kemasan produk harus mempunyai sertifikat halal yang dikeluarkan oleh pihak LPPOM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan perusahaan Nozy Juice ditinjau dari UUPK terhadap produk berlabel halal dan perusahaan Nozy Juice mendapatkan label halal yang terakreditasi dari pemerintah. Untuk menjawab permasalahan penulis melakukan penelitian lapangan yang bersumber dari wawancara dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari Perusahaan Nozy Juice, pendekatan yang digunakan kualitatif yaitu dengan mengahasilkan data-data yang diperlukan untuk penelitian baik data primer dan sekunder dan penelitian ini berjenis deskriptif analisis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan perusahaan Nozy Juice telah memenuhi standard menurut undang-undang perlindungan konsumen dan hukum Islam serta sesuai dengan ketentuan produk berlabel halal, baik pengelolaan dalam tahap produksi, pengemasan, distribusi dan penjualan, untuk memperoleh label halal yang terakreditasi dari pemerintah pihak Perushaaan Nozy Juice mengikuti semua prosedur yang ditetapkan oleh LPPOM MPU Aceh, mulai dari tahapan pengajuan permohonan sertifikat halal sampai kemudian dikeluarkannya sertifikat halal dari LPPOM MPU Aceh dan telah memenuhi syarat-syarat administrasi serta syarat teknis industri pengolahan