Tarjih Maslahah dalam Kasus Pemaksaan Pernikahan oleh Aparat Gampong Karena Zina (Studi di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat)

Islam telah mengatur dengan sangat jelas mengenai konsep perkawinan dengan prinsip-prinsipnya, salah satu prinsip nya adalah di dasari rasa suka sama suka dan kerelaan diri masing-masing pihak serta tidak ada unsur paksaan dengan tujuan kemaslahatan perkawinan yang akan dilangsungkan. Namun dalam konteks lapangan terdapat beberapa kasus dimana perkawinan dilakukan dengan cara paksa melalui hukum adat terkait kasus zina. Oleh karena itu terdapat kesenjangan hukum mengenai tidak terpenuhinya asas suka rela dalam perkawinan berikut dengan tidak adanya perhatian khusus terkait dengan tujuan menikahkan pelaku zina. Untuk itu masalah yang diteliti adalah bagaimana proses penetapan putusan oleh aparat gampong dalam menikahkan secara paksa kepada pelaku zina, kemudian bagaimana putusan dan kemaslahatan yang dicapai oleh aparat gampong dalam menikahkan pelaku perzinaan tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam tulisan ini jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (Field Research) dan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu menggambarkan masalah perkawinan dilakukan karena zina yang terdapat dilapangan mulai dari persepsi masyarakat mengenai hal tersebut kemudian dianalisis melalui hukum Islam serta melihat kemaslahatan yang terdapat dalam pernikahan tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penetapan putusan yang dilakukan oleh aparat gampong adalah dengan membawa pihak pelaku ke kantor geuchik/meunasah untuk disidangkan dan mengikut sertakan keluarga dari kedua belah pihak. Dan keputusan yang dicapai oleh aparat gampong tersebut berdasarkan pertimbangan yaitu tuntukan aturan/reusam digampong itu sendiri dan alasan untuk mengurangi pelanggaran jenis zina serta alasan pencegahan kehamilan. Kemudian dalam pernikahan tersebut ternyata memang terdapat maslahah yang dikatagorikan sebagai maslahah mulghah, tetapi maslahah tersebut tidak cukup untuk dikatakan sebagai maslahah yang sesuai dengan hukum Islam. Pernikahan yang dilakukan oleh aparat gampong tidak sesuai dengan konsep perkawinan Islam. Kerena disamping asas suka rela, dalam perkawinan Islam perlu juga diperhatikan kesiapan kedua belah pihak yang menikah. Oleh karena itu yang penulis sarankan bahwa aparat gampong seharusnya tidak menyelesaikan masalah zina dengan menikahkan pihak pelaku dan memahami konsep perkawinan Islam dan konsep hukum bagi pelaku zina sehingga penempatan hukum bagi seseorang tidak disalah gunakan